Polri Harus Tetap di Bawah Presiden! Begini Kata Indonesian Audit Watch

Menurutnya Kortas Tipikor Polri harus memiliki garis pembatas kewenangan yang jelas dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kejaksaan Agung dalam agenda pemberantasan korupsi. Hal itu agar tidak terjadi benturan atau kompetisi yang tidak sehat antarkedua institusi tersebut.

“Karena penting untuk mencegah adanya potensi penyalahgunaan kewenangan dari tiga lembaga itu, termasuk terkaut tumpang tindih saat berkinerja,” katanya.

Iskandar pun menyarankan agar sebelum mengembangkan Kortas Tipikor, Polri terlebih dahulu sesegera meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum supaya mendapat kepercayaan dan punya citra yang baik.

Dia pun sepakat jika Polri membersihkan internal terlebih dahulu dari perilaku korupsi, sebelum terjun melakukan pemberantasan korupsi.

“Saya menilai yang menjadi tantangan dalam pemberantasan korupsi itu adalah agar Indonesia punya sapu yang bersih. Saya berharap Kortas Tipikor juga punya komitmen pemberantasan korupsi tidak hanya ke eksternal, tapi juga terlebih dahulu di internal, di dalam tubuh institusi penegak hukum itu sendiri,” ungkap Iskandar.

Lanjut baca di halaman berikutnya…