Maraknya Urbanisasi, Pemkot Bakal Tertibkan Bangunan Liar

Bangunan liar di tepian sungai dan kanal tercatat masih marak.

Kondisi ini disebut mengganggu aliran. Aktifitas yang padat di kawasan sungai kerap menyisakan masalah kebersihan, sampah dan limbah masuk ke sungai, hingga menyisakan sedimen dan penumpukan sampah di saluran.

Terlebih ini memunculkan kesan kumuh di Makassar, sebab mereka hadir sebagai bangunan semi permanen yang tak tertata dengan baik.

Belum lagi mereka masuk dalam kalangan rentan, baik terkait masalah kesehatan hingga rentannya terdampak bencana banjir.

Dari data yang dihimpun sejak tahun 2020 hingga 2023, panjang sempadan sungai yang melintasi Makassar yaitu 23,10 km.

Rinciannya sempadan sungai Tallo sepanjang 10 km, kemudian sempadan Sungai Pampang 13,3 km.

Sedangkan masih ada sebanyak 6,5 persen atau sebanyak 1,5 km sempadan sungai yang digunakan masyarakat untuk mendirikan bangunan liar.

“Jadi banyak korban, termasuk yang mengungsi di sini (Masjid Al-Abrar, Mannuruki, Tamalate), adalah orang yang gunakan sempadan sungai setelah tanggul,” kata Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto Menurut Danny sapaannya, hal ini memang harus jadi atensi bersama untuk dibenahi.

Ia mengatakan masih adanya kawasan-kawasan kumuh dan bangunan liar di tepian sungai Makassar ini terjadi akibat masifnya urbanisasi di Makassar.

Sebagai kota terbesar di Indonesia timur dan ibu kota Sulsel sangat wajar jika banyak kawasan-kawasan hunian liar yang terbentuk.

“Coba cek KTP-nya mereka, kan rata-rata itu banyak yang urban,” jelas ayah tiga anak ini.

Salah satu solusi adalah dengan merelokasi mereka.

Pemerintah kata dia telah mendorong program Apartemen Lorong (Aparong) sebagai solusi hunian di tengah terbatasnya lahan di Kota Makassar.

“Aparong solusinya. Kemarin kan (tahun lalu) gagal tender, tapi tahun ini akan dorong. Kita mau kasi naik dia,” jelas Danny.

Sementara itu, Kepala Divisi Urban dan Infrastruktur WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Riszky mengatakan terjadi kerentanan terhadap Daerah Aliran Sungai (DAS) di Makassar.

Keberadaan DAS ini seyogianya penting sebagai penopang kota Makassar saat terjadi deforestasi hutan.

“DAS ini kan yang menjadi penopang Kota Makassar yang saat ini semakin berkurang tutupan lahannya. Tingginya kejadian bencana berbanding lurus dengan tingginya laju deforestasi dan degradasi kawasan hutan yang terjadi di Sulawesi Selatan,” katanya.

Makanya dia meminta perlu fokus dalam membenahi program jangka panjangnya, khususnya pembangunan berorientasi keberlanjutan lingkungan.

“Krisis iklim yang semakin parah saat ini harusnya mendorong berbagai kebijakan yang mampu mengurangi dampaknya,” katanya.

Selain itu juga penting membuat skema penanganan krisis bencana yang terintegrasi bukan hanya dari unsur pemerintah namun juga unsur organisasi masyarakat sipil.

Anggota DPRD Makassar, Yeni Rahman juga menyoroti perlunya mitigasi kebencana ini, khususnya mencegah potensi-potensi penyebab banjir.

Termasuk memastikan aliran sungai dan aliran air dalam kota tidak terganggu. “Pemerintah harus serius melakukan mitigasi bencana. Kasian warga tiap tahun mengalami banjir,” tandas legislator PKS ini. (IB)