Pendemo Protes Berbagai Kebijakan Pj Gubernur Bahtiar di DPRD Sulsel

klikkiri.co – Aksi besar-besaran yang melibatkan Anggota Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) se-Sulawesi Selatan bersama dengan ribuan mahasiswa dan pemuda dari berbagai organisasi tergabung dalam ‘Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu’ mengguncang jantung Kota Makassar.

Aksi ini menuntut pencopotan Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan, Dr Bahtiar Baharuddin, atas perkataan dan kebijakan kontroversialnya.

Ketua Umum APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi, dalam orasinya menyampaikan keprihatinan terhadap kebijakan yang diambil oleh PJ Gubernur melalui surat edaran nomor 412.2/11938/DPMD tertanggal 9 Oktober 2023.

Surat edaran tersebut mengimbau kepala desa agar mengalokasikan 40% dari anggaran Dana Desa tahun 2024 untuk penanaman pisang tanpa mempertimbangkan faktor-faktor penting seperti kondisi agronomi, iklim, komoditi pertanian unggulan, kontur tanah, dan budaya petani yang berbeda di Sulawesi Selatan.

Di sisi lain, Jendral Lapangan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Sulsel Bersatu, Takbir, juga menyoroti pernyataan PJ Gubernur Sulsel bahwa provinsi ini dalam keadaan “bangkrut”.

Takbir menilai pernyataan tersebut sebagai tindakan gegabah dan tidak bertanggung jawab, yang menciptakan kegaduhan di Sulawesi Selatan.

“Bagaimana mungkin seorang gubernur berbicara seolah-olah memiliki pengetahuan yang lengkap tentang masalah keuangan dan anggaran daerah, sementara dalam kenyataan, dia tampaknya tidak memahami anatomi APBD dalam pemerintahan,” ujarnya.

Selain itu, orator lainnya, Raffi, menyatakan keprihatinan terhadap kebijakan Pj Gubernur terkait penanaman pisang.

Menurutnya, kebijakan ini terlalu prematur dan tidak mempertimbangkan kondisi unik Sulawesi Selatan sebagai lumbung beras nasional dan salah satu provinsi terbaik di Indonesia.

Pisang sebagai komoditas memerlukan perencanaan matang dan teknologi modern karena buah pisang rentan rusak dan menghasilkan banyak limbah.

“Kita akan melihat bagaimana pemerintah pusat akan merespons tuntutan ini dan bagaimana perkembangan situasi politik di Sulawesi Selatan akan berlanjut,” tuturnya. (***)