Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel Kami
Example 325x300
Example floating
Example floating
Daerah

Dosen Ilmu Ekonomi UIN Alauddin Bicara SIPD di Bimtek DPRD Kabupaten Nduga Papua

×

Dosen Ilmu Ekonomi UIN Alauddin Bicara SIPD di Bimtek DPRD Kabupaten Nduga Papua

Sebarkan artikel ini
Example 325x300

klikkiri.co – Dosen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) UIN Alauddin Makassar menjadi narasumber Bimbingan Teknologi (Bimtek) Pengelolaan Keuangan Daerah Berbasis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) bagi anggota DPRD Kabupaten Nduga, Provinsi Papua pada Kamis, 4 Juli 2024.

Kegiatan yang digelar di Hotel Horison, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua ini menghadirkan Aulia Rahman B SE M Si yang tak lain merupakan Sekretaris Program Studi (Prodi) Ilmu Ekonomi.

Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel
Example 300x600
Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel

Selain UIN Alauddin Makassar, kegiatan yang diikuti oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Nduga ini juga menghadirkan pembicara dari Universitas Hasanuddin.

Dalam pemaparannya, Aulia Rahman B menekankan pentingnya anggota DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasannya untuk mengontrol roda pemerintahan di Kabupaten Nduga yang dijalankan oleh pihak eksekutif.

Membawakan materi “Sinkronisasi Perencanaan dan Penganggaran dalam SIPD”, ia banyak berbicara menyoal rendahnya pengawasan anggota legislatif terhadap proses perencanaan sampai penganggaran di Kabupaten Nduga.

“Lahirnya SIPD dari Kementerian Dalam Negeri sebagai salah satu wujud dari upaya pemerintah pusat untuk mengontrol pelaksanaan proses perencanaan dan penggunaan anggaran di seluruh kabupaten/kota di Indonesia,” tuturnya.

“Kami berharap sistem ini dijalankan dengan baik di Kabupaten Nduga sehingga semua stackholder bisa memantau penyelenggaraan pemerintahan di daerah ini,” imbuhnya.

Pada prinsipnya terang Aulia Rahman, SIPD berusaha untuk mendisiplinkan proses administrasi pemerintahan daerah. Layanan yang berbasis digital ini menjadi bagian dari keterbukaan informasi publik.

“Sehingga usulan-usulan dari masyarakat ataupun pokok-pokok pikiran anggota DPRD bisa terakomodasi dalam sistem ini, apalagi kita tau Kabupaten Nduga saat ini masih dalam status konflik,” pungkasnya. (*)

Example 325x300
Example 120x600
Example 325x300