PBHI Sulsel Gelar FGD: Konsolidasi Gerakan Penegakan Hukum dan HAM

klikkiri.co – Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Wilayah Sulawesi Selatan (PBHI Sulsel) mengadakan kegiatan Focus Group Discussion (FGD) bertema “Konsolidasi Gerakan Penegakan Hukum dan HAM.”

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak yang berkomitmen dalam upaya penegakan hukum dan HAM di Sulawesi Selatan, termasuk praktisi hukum, akademisi, serta perwakilan organisasi mahasiswa.

Fasilitator diskusi, Syamsul Rijal, membuka kegiatan ini dengan memaparkan beberapa kasus pelanggaran HAM yang telah pernah diadvokasi oleh PBHI Sulsel, di antaranya Kasus kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap dosen UMI Makassar; Penutupan akses jalan warga Kampung Alla-alla; Tambang galian C ilegal di tengah pemukiman warga di Gowa; Skorsing mahasiswa UIN Alauddin Makassar; 69 pekerja di salah satu perusahaan pailit yang belum mendapatkan hak-haknya; Pendampingan terhadap masyarakat adat di Luwu Timur dan Toraja Utara bersama WALHI Sulsel.

“Dari sekian kasus ini, ada satu kasus yang hingga saat ini belum selesai dan telah berjalan selama empat tahun, yaitu kasus kekerasan oleh aparat kepolisian terhadap dosen UMI Makassar,” ungkap Syamsul Rijal.

FGD ini menghasilkan Memorandum PBHI Sulawesi Selatan untuk Hak Asasi Manusia, dengan poin-poin:

1. Perlunya penguatan instrumen penuntutan dan peradilan HAM di Indonesia.
2. Perlunya penguatan KOMNAS HAM sebagai lembaga independen penegakan HAM.
3. Tuntaskan pelanggaran HAM masa lalu dan adili aktor-aktornya.
4. Terus memastikan pemenuhan, pemajuan, dan penegakan HAM di Indonesia, baik masa kini dan di masa mendatang.

‘Dengan adanya FGD ini, PBHI Sulawesi Selatan berharap tercipta perubahan sistemik dalam penanganan pelanggaran HAM serta peningkatan kesadaran dan dukungan publik dalam penegakan HAM,” kata Ketua PBHI Sulsel, Dr Andi Cibu MH.