Minta Pembangunan IKN Ditunda, Legislator PKS Makassar Tolak Wacana Kenaikan BBM 

Anggota DPRD Kota Makassar Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), menolak wacana kenaikan Harga BBM subsidi baik Pertalite maupun Solar.

Seharusnya pemerintah, kata dia, menyiasati opsi lain ketimbang menaikkan harga bahan bakar minyak. Misalnya saja menunda pembangunan IKN.

“PKS tolak kenaikan BBM tegak lurus dari pusat sampai daerah. Mestinya pemerintah punya opsi lain. Misalnya menunda pembangunan IKN,” ujar Azwar di Makassar, Kamis (25/8/2022).

Belum lagi saat ini masyarakat baru saja bangkit dari krisis ekonomi dampak pandemi Covid-19. Menurutnya dalam masa pemulihan ekonomi seperti sekarang Pemerintah harusnya memperbanyak insentif bagi masyarakat kecil. Bukan malah membebani rakyat dengan menaikkan Harga BBM.

“Ada baiknya pemerintah memikirkan matang-matang sebelum melakukannya. Mestinya kedepankan recovery ekonomi masyarakat dulu. Karena jika sekarang dinaikkan BBM, ujung-ujungnya yang merasakan dampaknya adalah masyarakat bawah. Saya kira rakyat akan menjerit,” ungkap Azwar.

Apalagi lanjut dia, kedepan tren harga minyak dunia kemungkinan turun. Diketahui, harga minyak dunia per 21 Agustus 2022 sudah menurun dan berada di kisaran USD 90 per barel, dengan rincian WTI Crude sebesar USD 89.63 per barel dan Brent Crude sebesar USD 95,50 per barel.

Karena itu PKS minta kepada Presiden Jokowi tidak menaikan Harga BBM bersubsidi sekarang. Alasan dan waktunya belum tepat. Ini hanya akan membuat masyarakat makin menderita setelah dua tahun lebih terdampak Covid-19.

Masyarakat baru pemulihan dari Covid-19. Apalagi minyak dunia turun. Kenaikan BBM subsidi sebaiknya ditunda minimal 2 tahun kedepan setelah ekonomi pulih kembali,” pungkasnya.

Seperti diberitakan sebelumnya saat ini inflasi tahunan sebesar 3.94 persen, tertinggi sejak Oktober 2015. Kalau BBM bersubsidi dinaikkan, maka diperkirakan inflasi akan melejit ke angka 7 atau 8 persen.

Karena kenaikan Harga BBM bersubsidi akan mendorong secara berantai kenaikan harga barang dan jasa lainnya secara luas.

Ini tentu akan mencekik kehidupan rakyat dan menambah angka kemiskinan.