PB IPMIL Raya Desak Evaluasi Menyeluruh Industri Tambang di Tana Luwu

klikkiri.co – Pengurus Besar Ikatan Pelajar Mahasiswa Indonesia Luwu Raya (PB IPMIL Raya) mendesak pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aktivitas industri pertambangan dan pembangunan smelter yang terus meluas di wilayah Tana Luwu, Sulawesi Selatan. Desakan ini disampaikan langsung oleh Formateur Ketua Umum PB IPMIL Raya, Abd Hafid Ansar Mustaring, sebagai bentuk kepedulian mahasiswa terhadap masa depan sosial dan ekologis kampung halamannya.

Dalam pernyataannya, Hafid menyoroti sejumlah proyek besar yang kini beroperasi atau direncanakan di Tana Luwu, di antaranya tambang emas oleh PT Masmindo Dwi Area (MDA) di Kabupaten Luwu, pembangunan smelter nikel oleh PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) di Kecamatan Bua, ekspansi PT Vale Indonesia di Luwu Timur, serta rencana eksploitasi tambang oleh PT Kalla Arebamma di wilayah Rampi, Luwu Utara.

“Kami tidak menolak pembangunan, tapi menolak jika pembangunan dijalankan tanpa keadilan, tanpa keberpihakan pada masyarakat, dan tanpa memperhitungkan dampak lingkungan yang serius,” ujar Hafid.

Dampak Lapangan Kian Mengkhawatirkan

PB IPMIL Raya mencatat sejumlah kejadian yang memperlihatkan rapuhnya pengawasan terhadap proyek industri di kawasan Tana Luwu. Di antaranya adalah bencana longsor di Desa Rante Balla, Luwu, yang menelan korban jiwa dan diduga berkaitan dengan pembangunan jalan tambang tanpa kajian lingkungan yang memadai.

Di Kecamatan Bua, pembangunan smelter PT BMS menuai protes dari para petani di Desa Karang-karangan karena kehilangan lahan produktif mereka tanpa proses musyawarah. Warga juga menyuarakan kekhawatiran terhadap potensi pencemaran udara akibat penggunaan batu bara dalam proses produksi nikel.

Situasi serupa juga dirasakan masyarakat di Malangke, Luwu Utara, yang kini hidup dalam ketidakpastian akibat rencana pertambangan di kawasan Rampi. Mereka khawatir alih fungsi lahan akan memperburuk risiko banjir yang kerap melanda wilayah pesisir.

Negara Harus Hadir dengan Bijak

PB IPMIL Raya menekankan pentingnya peran aktif pemerintah sebagai penengah yang adil antara kepentingan ekonomi dan keselamatan masyarakat. Setiap proses perizinan, penyusunan dokumen AMDAL, hingga pembebasan lahan harus dilakukan secara transparan dan melibatkan partisipasi masyarakat terdampak.

“Pembangunan tidak boleh hanya dikuasai oleh kepentingan korporasi. Negara harus hadir untuk memastikan keadilan dan keberlanjutan,” tegas Hafid.

Tuntutan Kebijakan PB IPMIL Raya

Sebagai representasi mahasiswa dari Tana Luwu yang tersebar di berbagai daerah, PB IPMIL Raya mengajukan lima tuntutan:

1. Evaluasi dan peninjauan ulang izin pertambangan dan smelter, terutama yang berdampak langsung terhadap lingkungan dan masyarakat.

2. Keterlibatan publik dan masyarakat adat dalam setiap proses pengambilan keputusan, sesuai prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC).

3. Penegakan hukum dan audit independen terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh perusahaan.

4. Realisasi kompensasi yang adil, pemulihan lingkungan, dan program pemberdayaan masyarakat sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan.

5. Penghentian proyek-proyek yang berpotensi menimbulkan konflik sosial dan ekologis.

Suara Mahasiswa, Suara Masa Depan

PB IPMIL Raya mengingatkan bahwa pembangunan sejati bukan sekadar deretan proyek, melainkan proses yang menghargai hidup dan martabat manusia. Mahasiswa akan terus hadir sebagai penjaga nurani, pengawal suara masyarakat, dan pengingat agar arah pembangunan tidak melenceng dari cita-cita keadilan sosial dan kelestarian lingkungan.

“Kami ingin Tana Luwu dibangun bukan dengan logika eksploitasi, tetapi dengan semangat kolaborasi yang adil dan berkelanjutan. Inilah bentuk cinta kami kepada tanah kelahiran,” tutup Hafid.