Disperkim Kota Makassar Dukung Kendali IPH dan Program 3 Juta Rumah

klikkiri.co — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar menyatakan komitmennya dalam mendukung pengendalian Indeks Perkembangan Harga (IPH) serta percepatan Program 3 Juta Rumah yang menjadi perhatian utama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Komitmen ini ditegaskan melalui partisipasi langsung Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyuddin, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang digelar secara virtual di Ruang Rapat War Room Balai Kota Makassar, Selasa (22/7). Rakor ini juga dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly, serta jajaran pejabat Pemerintah Kota Makassar.

Agenda rakor membahas strategi menjaga stabilitas harga di daerah dan memperkuat dukungan pemerintah daerah dalam mewujudkan penyediaan hunian layak melalui Program 3 Juta Rumah.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Makassar, Mahyuddin, menjelaskan bahwa pihaknya siap mendukung penuh program 3 juta rumah yang dicanangkan oleh pemerintah pusat.

“Dalam rangka mendukung program ini, Pemkot Makassar telah menjalankan surat kesepakatan bersama tiga menteri untuk penghapusan PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah,” jelas Mahyuddin.

Ia juga menambahkan bahwa saat ini pihaknya tengah melakukan inventarisasi lahan untuk rencana pembangunan rumah susun. “Harapannya dapat meningkatkan ketersediaan rumah yang layak bagi masyarakat,” ujarnya.

Sebagai instansi teknis, Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar terus berupaya mempercepat pelaksanaan program prioritas melalui penyediaan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas permukiman, serta fasilitasi perumahan untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

Langkah ini menjadi bagian dari komitmen Pemkot Makassar dalam mewujudkan kota yang ramah hunian, berkelanjutan, dan inklusif, melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah.