Kapolres Bulukumba Diminta Evaluasi Personel Satres Narkoba dalam Mutasi Internal

klikkiri.co – Rencana mutasi internal di jajaran Polres Bulukumba menuai sorotan tajam dari organisasi Pemuda Justicia Kabupaten Bulukumba. Melalui juru bicaranya, Muhammad Nur Ihsan, organisasi tersebut mendesak Kapolres Bulukumba agar tidak lagi menempatkan anggota Unit 1 Satres Narkoba yang sebelumnya pernah tersangkut dugaan pelanggaran etik.

Menurut Ihsan, langkah tersebut penting dilakukan untuk menjaga marwah institusi dan menegakkan kembali integritas penegakan hukum, menyusul adanya pemeriksaan terhadap Unit 1 oleh Paminal Propam Polda Sulsel terkait dugaan penghentian perkara atau yang dikenal sebagai praktik “86 kasus” di wilayah Kajang.

“Beberapa nama, terutama Kanit 1 beserta beberapa anggotanya, sudah tidak pantas lagi berada di Satres Narkoba. Ini soal integritas dan kepercayaan publik terhadap institusi Polri,” tegas Ihsan dalam keterangan tertulisnya, Rabu (27/8/2025).

Sebelumnya, isu mengenai pemeriksaan tersebut mencuat ke publik setelah diberitakan oleh sejumlah media. Kasat Narkoba Polres Bulukumba, AKP Akhmad Rizal, sempat memberikan klarifikasi dan membantah adanya praktik penghentian perkara. Ia menyebut keterlambatan penanganan lebih disebabkan oleh keterbatasan personel.

Namun, Pemuda Justicia menilai bahwa polemik tersebut telah mengikis kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Karena itu, organisasi ini meminta agar proses mutasi internal tidak semata-mata menjadi rotasi jabatan, tetapi juga didasarkan pada rekam jejak dan integritas personel.

“Mutasi internal jangan hanya menjadi ajang pergeseran posisi tanpa pertimbangan rekam jejak. Jika personel bermasalah tetap dipertahankan, maka citra institusi akan makin terpuruk. Kami minta audit menyeluruh dan agar anggota bermasalah tidak lagi diberi ruang di Satres Narkoba,” lanjut Ihsan.

Ia menambahkan, mutasi ini seharusnya menjadi momentum pembenahan menyeluruh bagi Polres Bulukumba, agar Satres Narkoba ke depan benar-benar bekerja secara profesional, transparan, dan akuntabel.

“Kami tidak ingin masyarakat kehilangan kepercayaan sepenuhnya. Kapolres harus berani mengambil sikap cepat dan tegas, demi menjaga marwah Polri di mata rakyat,” pungkasnya.