Nakes Non ASN Curhat di DPRD Sulsel, Cicu: Aspirasi Kalian Akan Kami Kawal ke Pusat

klikkiri.co — DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama ratusan tenaga kesehatan non ASN dari berbagai daerah. Rapat ini dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi, Ketua Komisi A Andi Anwar Purnomo, serta dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi A Mizar Roem.

Pertemuan tersebut membahas sejumlah isu penting terkait status kepegawaian, kesejahteraan, serta nasib tenaga kesehatan non ASN yang belum terdata di sistem Badan Kepegawaian Negara (BKN), termasuk dampak kebijakan penghapusan tenaga honorer oleh pemerintah pusat tahun 2025.

Salah satu tenaga kesehatan dari Luwu Utara, Andi Astrini, menyampaikan keluhan terkait minimnya transparansi dalam proses pendataan dan seleksi PPPK di daerahnya.
“Banyak tenaga kesehatan di Luwu Utara tidak terdata karena tidak adanya keterbukaan dari pemerintah kabupaten, terutama saat seleksi PPPK tahap kedua. Ada yang baru dua tahun mengabdi bisa lulus, sementara kami yang sudah puluhan tahun tidak,” ujarnya.

Ia berharap DPRD Sulsel dapat meneruskan aspirasi mereka ke tingkat pusat agar tenaga kesehatan yang telah lama mengabdi mendapat kejelasan status.

Menanggapi hal tersebut, Mizar Roem menegaskan bahwa seluruh aspirasi tenaga kesehatan akan ditindaklanjuti secara serius.
“Aspirasi ini akan kami tampung dan teruskan ke pemerintah pusat. Namun, perlu ada validasi data agar perjuangan ini berbasis fakta dan tidak ada yang tertinggal. Kami minta perwakilan kabupaten dan kota menyerahkan data tertulis,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Sulsel Andi Rachmatika Dewi (Cicu) menegaskan komitmen DPRD dalam memperjuangkan nasib para tenaga kesehatan.
“Kehadiran kami di sini sebagai bentuk tanggung jawab moral dan komitmen DPRD untuk memfasilitasi persoalan yang dihadapi tenaga kesehatan di berbagai daerah,” ujarnya.

Cicu yang juga berlatar belakang sebagai dokter menekankan pentingnya kesejahteraan tenaga kesehatan sebagai garda terdepan pelayanan publik.
“Saya paham betul kerja keras teman-teman nakes. Karena itu, perjuangan ini harus dikawal bersama. DPRD sebagai perpanjangan tangan rakyat akan memastikan aspirasi ini sampai ke tingkat pusat,” tegasnya.

Ia juga meminta seluruh pihak, termasuk pemerintah kabupaten dan kota, untuk mendukung proses validasi data agar dapat segera ditindaklanjuti.

“Kami harap verifikasi data bisa diselesaikan paling lambat pekan depan. Ini langkah penting agar tidak ada lagi tenaga kesehatan yang terabaikan,” tutupnya. [*]