Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel Kami
Example 325x300
Example floating
Example floating
Berita

DPP KNPI Tegaskan Musda Manunggal Satu-Satunya yang Sah, Fadel Taupan Ketuanya

×

DPP KNPI Tegaskan Musda Manunggal Satu-Satunya yang Sah, Fadel Taupan Ketuanya

Sebarkan artikel ini
Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memastikan bahwa satu-satunya Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sulawesi Selatan yang memiliki legitimasi penuh adalah Musda yang menetapkan Fadel Taupan sebagai Ketua DPD KNPI Sulsel terpilih.
Example 325x300

klikkiri.co – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) memastikan bahwa satu-satunya Musyawarah Daerah (Musda) KNPI Sulawesi Selatan yang memiliki legitimasi penuh adalah Musda yang menetapkan Fadel Taupan sebagai Ketua DPD KNPI Sulsel terpilih.

Hal tersebut ditegaskan langsung oleh Sekretaris Jenderal DPP KNPI, Almanzo Bonara, sebagai respons atas kekacauan Musda yang sebelumnya berlangsung di Hotel Horison Makassar pada Senin (9/12).

Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel
Example 300x600
Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel

Almanzo: Musda yang Menetapkan Fadel adalah Forum Resmi

Menurut Almanzo, seluruh proses penetapan ketua telah berjalan sesuai garis komando organisasi dan mengikuti instruksi langsung dari Ketua Umum DPP KNPI, Ryano Pandjaitan.

“Jika ada pihak yang masih mempertanyakan keabsahan forum, saya tegaskan bahwa saya hadir membawa mandat resmi dari Ketua Umum. Semua langkah yang diambil akan kami pertanggungjawabkan di tingkat pusat,” ujarnya.

Ia menekankan bahwa forum yang memilih Fadel Taupan merupakan satu-satunya Musda yang dilaksanakan sesuai perintah DPP.

“Musda ini sah, legitimate, dan berada di bawah kendali DPP. Saya berharap semua pihak dapat menerima realitas organisasi ini,” tegasnya.

Keputusan Musda Bersifat Final dan Mengikat

Almanzo menambahkan bahwa setiap keputusan yang lahir dari forum tersebut memiliki dasar hukum organisasi yang kuat.

“Saya hadir bukan atas inisiatif pribadi, tetapi atas instruksi langsung dari Ketua Umum. Karena itu, hasil Musda ini akan dicatat sebagai keputusan resmi DPP KNPI,” jelasnya.

Ia turut menyinggung Rapimpurda sebelumnya yang menghasilkan 59 OKP, namun dianggap tidak memenuhi standar karena ada pihak yang mengatasnamakan DPP tanpa mandat.

“Jika ada pihak yang menggelar forum serupa tanpa mandat resmi DPP, maka itu tidak lebih dari kegiatan ilegal. Tidak ada Musda lain di luar yang dipimpin DPP,” tegas Almanzo. (*)

Example 325x300
Example 120x600
Example 325x300