Kepala Dinas PU Kota Makassar Hadiri Rapat Penertiban Bangunan Liar

klikkiri.co — Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Makassar menghadiri rapat penertiban bangunan liar yang dilaksanakan di Ruang Rapat Sekretaris Daerah Kota Makassar, pada Rabu (21/01/2026). Rapat ini digelar sebagai bagian dari upaya strategis Pemerintah Kota Makassar dalam menata ruang kota serta meningkatkan kualitas infrastruktur dan ketertiban umum.

Rapat tersebut dipimpin oleh jajaran Sekretariat Daerah Kota Makassar dan dihadiri oleh perwakilan perangkat daerah terkait, termasuk instansi teknis dan unsur penegak peraturan daerah. Fokus utama pembahasan adalah langkah-langkah penertiban bangunan liar yang dinilai telah melanggar aturan tata ruang serta berdampak pada fungsi infrastruktur perkotaan.

Dalam rapat tersebut ditegaskan bahwa penertiban bangunan liar akan dilakukan dengan pendekatan humanis, mengedepankan sosialisasi, dialog, dan edukasi kepada masyarakat. Pemerintah Kota Makassar berkomitmen untuk tidak semata-mata melakukan penindakan, tetapi juga memberikan pemahaman kepada warga mengenai pentingnya menjaga ketertiban dan kelestarian fungsi ruang kota.

Kepala Dinas PU Kota Makassar menyampaikan bahwa keberadaan bangunan liar memiliki dampak langsung terhadap infrastruktur kota, khususnya pada sistem drainase. Banyaknya bangunan yang berdiri di atas atau di sepanjang saluran air menyebabkan aliran drainase tidak berfungsi optimal, sehingga meningkatkan risiko genangan dan banjir, terutama saat curah hujan tinggi.

Selain itu, bangunan liar juga berkontribusi terhadap penyempitan badan jalan dan saluran air, yang pada akhirnya mengganggu kelancaran lalu lintas serta mempercepat kerusakan infrastruktur. Kondisi ini tidak hanya merugikan pemerintah, tetapi juga masyarakat secara luas.

Melalui rapat ini, diharapkan terbangun sinergi antar perangkat daerah dalam menyusun langkah penertiban yang terencana, terukur, dan berkeadilan. Pemerintah Kota Makassar menegaskan bahwa penataan kota merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat demi menciptakan lingkungan perkotaan yang aman, tertib, dan berkelanjutan.

Ke depan, hasil rapat ini akan ditindaklanjuti dengan pemetaan lokasi prioritas, peningkatan sosialisasi kepada masyarakat, serta koordinasi lintas sektor guna memastikan proses penertiban berjalan sesuai ketentuan dan tetap menjunjung nilai kemanusiaan.