Aktivis Desak Pemerintah Periksa Operasional Klinik Avicena

klikkiri.co — Sejumlah aktivis masyarakat sipil di Kota Makassar meminta Pemerintah Kota Makassar dan pihak berwenang untuk melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap operasional Klinik Kesehatan Mental Avicena. Permintaan tersebut disampaikan menyusul adanya laporan dan informasi dari masyarakat yang menyoroti dugaan ketidaksesuaian dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan di klinik tersebut.

Para aktivis menilai bahwa informasi yang beredar perlu ditindaklanjuti melalui klarifikasi serta pemeriksaan resmi oleh instansi terkait, khususnya untuk memastikan bahwa seluruh pelayanan kesehatan yang diberikan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta standar keselamatan pasien.

Beberapa hal yang menjadi perhatian antara lain terkait legalitas perizinan operasional, mekanisme pemberian obat kepada pasien, serta kewenangan tenaga kesehatan yang memberikan layanan medis. Selain itu, terdapat pula laporan masyarakat yang meminta agar pengelolaan obat-obatan di fasilitas pelayanan kesehatan tersebut diperiksa guna memastikan kesesuaiannya dengan standar yang berlaku.

Koordinator aktivis Makassar, Maulana, mengatakan bahwa langkah pemeriksaan yang transparan sangat penting dilakukan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.

“Fasilitas pelayanan kesehatan memiliki tanggung jawab besar terhadap keselamatan pasien. Karena itu, setiap dugaan yang muncul sebaiknya ditelusuri secara objektif oleh pemerintah dan pihak berwenang agar semuanya menjadi jelas,” ujarnya.

Ia juga menegaskan bahwa apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan adanya pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku, maka pemerintah dapat mengambil langkah sesuai aturan hukum yang berlaku.

“Jika melalui proses pemeriksaan resmi terbukti terdapat pelanggaran terhadap regulasi kesehatan atau standar pelayanan medis, maka pemerintah tentu dapat mengambil tindakan sesuai kewenangannya, termasuk pemberian sanksi administratif hingga peninjauan kembali izin operasional,” tambahnya.

Para aktivis berharap pemerintah daerah, dinas kesehatan, serta aparat penegak hukum dapat merespons persoalan ini secara cepat, profesional, dan transparan. Mereka menilai bahwa langkah tersebut penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem pelayanan kesehatan.

“Keselamatan pasien, profesionalitas tenaga medis, serta kepatuhan terhadap regulasi harus menjadi prinsip utama dalam setiap pelayanan kesehatan. Karena itu kami berharap persoalan ini dapat diperiksa secara terbuka agar masyarakat mendapatkan kepastian,” tutup Maulana. (*)