Kawal Distribusi Pupuk, Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Machmud Pimpin RDP Komisi B

klikkiri.co – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Yasir Machmud, S.E., M.Si., memimpin sekaligus menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang berlangsung pada Rabu (3/6/2026). Rapat tersebut digelar sebagai respons atas berbagai aduan masyarakat terkait dugaan penjualan pupuk bersubsidi maupun non-subsidi yang tidak sesuai dengan Harga Eceran Tertinggi (HET).

RDP ini menjadi langkah konkret DPRD Sulawesi Selatan dalam mengawal tata kelola distribusi pupuk agar berjalan sesuai ketentuan yang berlaku. Permasalahan pupuk dinilai sebagai isu strategis karena berkaitan langsung dengan produktivitas sektor pertanian dan kesejahteraan petani di Sulawesi Selatan.

Dalam forum tersebut, Yasir Machmud menegaskan bahwa ketersediaan pupuk dengan harga yang terjangkau merupakan salah satu kebutuhan utama petani. Oleh karena itu, setiap indikasi penyimpangan dalam distribusi maupun penjualan pupuk harus menjadi perhatian serius seluruh pihak terkait.

Menurutnya, DPRD Sulsel memiliki tanggung jawab untuk memastikan kebijakan pemerintah terkait distribusi pupuk dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Petani sebagai ujung tombak ketahanan pangan daerah harus mendapatkan akses yang mudah terhadap pupuk sesuai harga yang telah ditetapkan pemerintah.

Rapat dengar pendapat tersebut menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan, di antaranya jajaran Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, serta pihak PT Pupuk Indonesia. Kehadiran seluruh pihak terkait diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Dalam pembahasan yang berlangsung, berbagai masukan dan informasi disampaikan terkait mekanisme distribusi pupuk di lapangan. Komisi B DPRD Sulsel juga menyoroti pentingnya pengawasan yang lebih ketat untuk mencegah terjadinya praktik penjualan pupuk di atas HET yang dapat merugikan petani.

Selain itu, forum tersebut menjadi wadah evaluasi terhadap sistem distribusi pupuk yang selama ini berjalan. DPRD Sulsel mendorong adanya transparansi dalam proses penyaluran pupuk agar seluruh petani yang berhak dapat memperoleh akses sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

Permasalahan harga pupuk yang melebihi HET dinilai berpotensi menambah beban biaya produksi petani. Jika tidak segera ditangani, kondisi tersebut dapat berdampak pada menurunnya produktivitas pertanian serta berpengaruh terhadap stabilitas sektor pangan daerah.

Melalui RDP ini, DPRD Sulawesi Selatan menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kepentingan masyarakat, khususnya para petani. Pengawasan terhadap distribusi pupuk akan terus dilakukan guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penyalurannya.

Yasir Machmud berharap sinergi antara pemerintah daerah, instansi teknis, distributor, dan perusahaan penyedia pupuk dapat terus diperkuat. Kolaborasi tersebut dinilai penting untuk menciptakan sistem distribusi pupuk yang lebih efektif, transparan, dan berkeadilan.

DPRD Sulawesi Selatan juga mendorong agar hasil rapat ini dapat segera ditindaklanjuti melalui langkah-langkah konkret di lapangan. Dengan demikian, berbagai kendala yang dihadapi petani terkait ketersediaan dan harga pupuk dapat segera teratasi.

Melalui pengawasan yang berkelanjutan dan koordinasi yang baik antarinstansi, diharapkan distribusi pupuk di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih optimal sehingga mampu mendukung peningkatan produktivitas pertanian, menjaga ketahanan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan para petani di daerah.