Fauzi Andi Wawo Pimpin Rapat Konsultasi DPRD Sulsel Bahas Penjadwalan Penyerahan LHP BPK atas LKPD 2025

klikkiri.co – Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Fauzi Andi Wawo, S.Sos., memimpin Rapat Konsultasi DPRD Provinsi Sulawesi Selatan yang dilaksanakan di Ruang Rapat Pimpinan Kantor Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan.

Rapat konsultasi tersebut dihadiri oleh unsur pimpinan DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, para Ketua Fraksi, pimpinan Alat Kelengkapan Dewan (AKD), serta jajaran terkait di lingkungan DPRD Sulsel. Pertemuan ini menjadi forum strategis untuk membahas berbagai agenda kelembagaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

Salah satu agenda utama yang dibahas dalam rapat tersebut adalah surat dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan terkait permintaan penjadwalan Sidang Paripurna DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.

Pembahasan tersebut dinilai penting mengingat Laporan Hasil Pemeriksaan BPK merupakan bagian dari mekanisme pengawasan dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah. Penyerahan LHP juga menjadi salah satu tahapan penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip-prinsip good governance.

Dalam arahannya, Fauzi Andi Wawo menekankan pentingnya koordinasi yang solid antara seluruh unsur pimpinan DPRD, fraksi-fraksi, dan alat kelengkapan dewan agar seluruh agenda kelembagaan dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.

Menurutnya, sinergi dan komunikasi yang baik antar unsur DPRD menjadi faktor penting dalam memastikan setiap proses pengambilan keputusan maupun pelaksanaan agenda kelembagaan dapat berjalan secara efektif dan tepat waktu.

Ia juga menegaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab besar dalam mengawal proses pengelolaan keuangan daerah melalui fungsi pengawasan yang dimiliki. Oleh karena itu, setiap tahapan yang berkaitan dengan hasil pemeriksaan keuangan daerah perlu mendapat perhatian dan pembahasan secara cermat.

Selain membahas penjadwalan Sidang Paripurna terkait penyerahan LHP BPK, rapat konsultasi tersebut juga menjadi wadah diskusi bagi pimpinan DPRD dan pimpinan AKD untuk membahas sejumlah isu strategis lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas-tugas kedewanan.

Forum tersebut dimanfaatkan untuk memperkuat koordinasi internal lembaga sekaligus menyamakan persepsi terhadap berbagai agenda DPRD yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Dengan demikian, setiap program dan kegiatan kelembagaan dapat berjalan lebih optimal dan terarah.

Keberadaan rapat konsultasi secara berkala dinilai penting dalam menjaga efektivitas pelaksanaan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan yang menjadi kewenangan DPRD. Melalui forum tersebut, berbagai masukan, pandangan, dan rekomendasi dapat dihimpun sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

DPRD Provinsi Sulawesi Selatan terus berkomitmen untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, transparan, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penguatan koordinasi internal serta peningkatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.

Melalui rapat konsultasi ini, DPRD Sulawesi Selatan kembali menegaskan dukungannya terhadap upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, khususnya dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan bertanggung jawab.

Diharapkan, hasil pembahasan dalam rapat konsultasi tersebut dapat menjadi dasar dalam menyukseskan pelaksanaan Sidang Paripurna DPRD terkait penyerahan LHP BPK atas LKPD Tahun Anggaran 2025 serta mendukung peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah di Sulawesi Selatan.

Dengan penguatan koordinasi dan sinergi antar unsur pimpinan serta alat kelengkapan dewan, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan optimistis dapat terus menjalankan fungsi dan perannya secara maksimal dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sulawesi Selatan.