Hari Tani Nasional, Ratusan Petani di Bulukumba Tuntut Penyelesaian Konflik Agraria

klikkiri.co – Bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional, ratusan petani yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Bulukumba Anti Perampasan Tanah menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Bulukumba, Kamis (24/9/2026).

Sekitar 200 massa aksi turun ke jalan membawa sejumlah tuntutan terkait persoalan agraria yang mereka nilai masih terjadi di Kabupaten Bulukumba. Mereka mendesak pemerintah menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang dinilai berdampak langsung terhadap kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat.

Jenderal Lapangan aksi, Awal, mengatakan momentum Hari Tani Nasional menjadi kesempatan bagi para petani untuk kembali menyuarakan persoalan agraria yang mereka hadapi.

“Kami yang tergabung dalam aliansi menuntut penyelesaian konkret soal perampasan tanah yang ada di Kabupaten Bulukumba,” tegas Awal dalam orasinya.

Menurut Awal, terdapat sejumlah titik konflik agraria yang saat ini menjadi perhatian masyarakat Bulukumba.

Tiga Persoalan Agraria

Pertama, persoalan lahan di kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) yang berada di Kecamatan Bontobahari.

Kedua, sengketa lahan PT Lonsum. Massa aksi menilai status Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan tersebut telah berakhir dan meminta agar lahan tersebut dikembalikan kepada masyarakat.

Ketiga, rencana pembangunan Yonif/Batalyon TP yang menurut massa berpotensi berdampak terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan warga di tiga desa, yakni Desa Bukit Harapan, Desa Benteng Palioi, dan Desa Anrang.

Ketiga persoalan tersebut menjadi bagian dari tuntutan yang disampaikan massa dalam aksi di depan Kantor Bupati Bulukumba.

Pemkab: Dukung Perjuangan Masyarakat

Aksi massa kemudian diterima Pemerintah Kabupaten Bulukumba melalui Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Bulukumba, Ahmad Arfan.

Di hadapan peserta aksi, Ahmad menjelaskan bahwa Bupati Bulukumba tidak berada di daerah karena sedang menghadiri agenda terkait inflasi daerah di Jakarta.

Ahmad Arfan mengatakan Pemerintah Kabupaten Bulukumba pada prinsipnya mendukung masyarakat dalam memperjuangkan hak-haknya. Namun, ia menyebut terdapat sejumlah persoalan yang kewenangannya berada di tingkat pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat.

“Kami selaku Pemkab Bulukumba terus mendukung upaya masyarakat Bulukumba untuk memperjuangkan haknya. Namun, kami terbatas dalam hal kewenangan,” ujar Ahmad Arfan.

Ia kemudian mengibaratkan persoalan tersebut seperti jalan nasional yang mengalami kerusakan.

“Ibaratnya jalan nasional, ketika ada yang rusak, itu bukan kewenangan kami melainkan kewenangan pemerintah pusat,” jelasnya.

Aksi yang berlangsung pada momentum Hari Tani Nasional tersebut berjalan dengan pengawalan aparat keamanan.

Massa berharap aspirasi yang mereka sampaikan tidak berhenti di tingkat daerah, tetapi dapat diteruskan kepada instansi dan pemerintah yang memiliki kewenangan untuk menyelesaikan persoalan agraria yang mereka persoalkan.

Bagi para petani, penyelesaian konflik agraria dinilai penting untuk memberikan kepastian atas tanah serta menjaga ruang hidup dan sumber penghidupan masyarakat di Kabupaten Bulukumba.