BPKAD Makassar Gelar Workshop Penatausahaan Keuangan, Perkuat Akuntabilitas SKPD

klikkiri.co — Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar menggelar Workshop Penatausahaan Keuangan bagi Pengelola Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai upaya meningkatkan pemahaman serta memperkuat kualitas pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar.

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mendorong tertib administrasi, ketepatan dalam pelaksanaan penatausahaan, serta peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan pada setiap perangkat daerah.

Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Kota Makassar, Neta Juliantini, bersama jajaran hadir memberikan edukasi dan pemahaman kepada para pengelola keuangan SKPD mengenai pentingnya pelaksanaan penatausahaan keuangan yang sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku.

Melalui workshop ini, para peserta mendapatkan penguatan pemahaman terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dalam mengelola administrasi keuangan. Pemahaman tersebut diharapkan dapat membantu meminimalkan kesalahan administrasi serta mendukung ketepatan dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah.

Penatausahaan keuangan merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan pemerintah yang transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi salah satu langkah yang diperlukan untuk memastikan setiap proses administrasi keuangan dilaksanakan secara tertib, cermat, dan dapat dipertanggungjawabkan.

BPKAD Kota Makassar terus mendorong penguatan kompetensi pengelola keuangan di setiap SKPD agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah berjalan sesuai regulasi, didukung administrasi yang tertib, serta mengedepankan prinsip akuntabilitas.

Melalui kegiatan ini, diharapkan tercipta kesamaan pemahaman di antara para pengelola keuangan SKPD dalam menjalankan tugasnya, sehingga kualitas penatausahaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kota Makassar dapat terus ditingkatkan.

Tertib administrasi, tepat dalam pengelolaan keuangan, dan akuntabilitas yang terus diperkuat menjadi bagian penting dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang profesional dan bertanggung jawab.