Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel Kami
Example 325x300
Example floating
Example floating
Daerah

Petani Polongbangkeng Tolak Perpanjangan HGU PTPN I Regional 8 Takalar

×

Petani Polongbangkeng Tolak Perpanjangan HGU PTPN I Regional 8 Takalar

Sebarkan artikel ini
Ratusan petani bersama Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah (GRAMT) dalam aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perkebunan dan Pertanian Takalar serta Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).

klikkiri.co – Bagi petani di Polongbangkeng, tanah bukan sekadar hamparan lahan untuk ditanami. Di atas tanah itulah mereka menggantungkan hidup, memenuhi kebutuhan keluarga, sekaligus menaruh harapan agar anak cucu kelak memiliki sumber penghidupan yang layak.

Namun, harapan itu terus dibayangi ketidakpastian. Selama bertahun-tahun, masyarakat Polongbangkeng menghadapi konflik agraria dengan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) I Regional 8 Takalar. Klaim penguasaan lahan oleh perusahaan, menurut petani, telah membatasi ruang hidup mereka dan memicu ketegangan yang berulang.

Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel
Example 300x600
Iklan — Scroll Untuk Baca Artikel

Persoalan tersebut kembali disuarakan ratusan petani bersama Gerakan Rakyat Anti Monopoli Tanah (GRAMT) dalam aksi unjuk rasa di Kantor Dinas Perkebunan dan Pertanian Takalar serta Kantor Bupati Takalar, Rabu (18/11/2026).

Mereka menolak rencana perpanjangan Hak Guna Usaha (HGU) PTPN I Regional 8 Takalar. Massa juga mendesak perusahaan menghentikan aktivitas di lahan yang mereka klaim sebagai tanah milik petani dan meminta pemerintah turun tangan menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun.

Bagi petani, perpanjangan HGU bukan sekadar persoalan administrasi pertanahan. Mereka khawatir keputusan tersebut akan memperpanjang ketidakpastian penguasaan tanah, mengancam sumber penghidupan keluarga, serta memperdalam kemiskinan yang selama ini mereka rasakan.

Daeng Ke’nang, selaku jenderal lapangan aksi, mengatakan keberadaan perkebunan tebu di Takalar telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Menurut dia, keterbatasan akses terhadap lahan membuat sebagian petani kesulitan memenuhi kebutuhan pokok keluarga.

Kondisi itu, kata dia, turut membebani perempuan. Tidak sedikit yang terpaksa berutang untuk memenuhi kebutuhan pangan dan keperluan anggota keluarga.

“Kami menolak perpanjangan HGU PTPN. Kami ingin tanah kami kembali. Mewariskan tanah kepada anak dan cucu jauh lebih bermartabat daripada mewariskan kemiskinan dan utang kepada mereka,” ujar Daeng Ke’nang.

Tanaman dirusak, petani mengaku mengalami kekerasan

Di tengah konflik yang belum menemukan penyelesaian, petani juga mengungkap sejumlah peristiwa yang mereka nilai sebagai bentuk intimidasi dan kekerasan dalam upaya mempertahankan lahan.

Salah satunya dialami Daeng Sarring. Pada 13 November 2026, tanaman ubi, jagung, dan pisang miliknya di Kelurahan Parangluara diduga dirusak oleh pegawai PTPN I Regional 8 Takalar yang datang dengan pengawalan aparat TNI dan Polri.

Daeng Sarring mengaku tanaman yang menjadi sumber penghidupannya dirusak menggunakan traktor. Sebagian tanaman, menurut pengakuannya, bahkan dibuang ke sungai.

“Mereka datang dan merusak ubi, jagung, dan pisang saya pakai traktor. Tanaman saya dibuang ke sungai,” kata Daeng Sarring.

Peristiwa lain dialami Daeng Pa’ja, seorang perempuan petani yang mengaku mengalami kekerasan ketika mempertahankan lahannya pada 16 November 2026.

Ia mengatakan dirinya didorong hingga terjatuh dan mengalami luka saat menolak aktivitas penanaman tebu di lahan yang dipersoalkan.

“Saya didorong ke tanah dan tubuh saya mengalami luka. Saya menolak perpanjangan HGU PTPN dan tidak mau lagi menanam tebu,” ujar Daeng Pa’ja.

Bagi GRAMT dan para petani, kejadian tersebut memperlihatkan bahwa konflik agraria di Polongbangkeng tidak hanya menyangkut perebutan penguasaan tanah, tetapi juga menyentuh persoalan keamanan dan keselamatan warga. Mereka menilai konflik yang berlangsung hampir 46 tahun itu telah meninggalkan ketakutan dan trauma di tengah masyarakat.

Menagih kehadiran negara

Di tengah tuntutan tersebut, petani mengingatkan kembali amanat Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Mereka menilai prinsip tersebut semestinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyelesaikan konflik di Polongbangkeng. Negara, menurut mereka, harus memastikan pengelolaan tanah tidak menghilangkan hak dan sumber penghidupan masyarakat.

Petani juga mendesak agar tidak ada lagi tindakan intimidasi, kekerasan, maupun pemaksaan penggarapan lahan yang justru memperuncing konflik di antara warga.

Melalui aksi tersebut, petani Polongbangkeng bersama GRAMT menyampaikan tiga tuntutan utama. Pertama, menolak perpanjangan HGU PTPN I Regional 8 Takalar karena mereka menilai masa berlaku HGU di sejumlah titik telah berakhir. Mereka meminta pemerintah tidak memperpanjang hak tersebut sebelum persoalan penguasaan dan status tanah diselesaikan secara adil.

Kedua, mendesak PTPN I Regional 8 Takalar menghentikan seluruh aktivitas operasional dan pengolahan lahan di area yang menurut petani telah berakhir masa HGU-nya atau tidak lagi memiliki dasar hak yang sah.

Ketiga, mengecam segala bentuk kekerasan dan intimidasi terhadap petani yang mempertahankan tanahnya. Mereka juga meminta agar tidak ada pihak, termasuk oknum kelompok tani maupun aparat, yang menggunakan tekanan atau tindakan represif untuk memaksakan penggarapan lahan.

Bagi masyarakat Polongbangkeng, perjuangan ini bukan semata-mata soal mempertahankan sebidang tanah. Lebih dari itu, mereka sedang memperjuangkan keberlanjutan hidup keluarga dan hak generasi berikutnya untuk tetap memiliki ruang hidup di tanah yang selama ini mereka kelola.

Kini, tuntutan mereka diarahkan kepada pemerintah daerah dan pihak terkait agar konflik agraria tersebut tidak terus diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Penyelesaian yang adil, penghentian kekerasan, serta kepastian hukum atas tanah menjadi hal yang mereka nantikan.

Example 325x300
Example 325x300