Ketua DPRD Makassar Dukung Penundaan Pemilihan RT/RW se-Kota Makassar

Ketua DPRD Makassar Rudianto Lallo mendukung keputusan Wali Kota Makassar Danny Pomanto untuk menunda pemilu raya RT/RW.

“Bagus,” jawab Rudianto Lallo spontan ketika ditanyakan terkait penundaan pemilu raya RT/RW, di Ruang Rapat Paripurna, Kamis, (6/10/2022)

Dia mengatakan, penyelenggaraan pemilu raya RT/RW diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah kota Makassar.

“Kita serahkan itu ke pemerontah kota. Yang pakai rt/rw itu lurah selaku kepala wilayah di tingkat kelurahan dan kecamatan. Siapa yang menjadi rt/rw biarkan ajalah yang atur dan sebagainya,” ucapnya.

RL-akronim namanya, mengaku mengikuti keputusan Wali Kota Makassar.

“Kalau pak wali sudah bilang tunda kita ikut pak wali saja,” tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, Wali Kota Makassar Danny Pomanto akan menunda pemilihan ketua RT/RW atau pemilu raya hingga tahun 2024.

Pemilu raya ketua RT/RW itu rencananya akan digelar bersamaan dengan pemilihan presiden (pilpres) dan pemilihan legislatif (pileg).

Keputusan itu diambil karena menurut Danny kondisi saat ini tidak kondusif.

“Diundur saja pilkaranya (pemilu raya) sampai waktu yang memungkinkan. Kalau ada setuju, tidak setuju begitu, nda kondusif ki. Kita ikut saja sekalian serentak, ikut presiden, pileg, langsung RT/RW juga,” kata Danny, Rabu, (5/10/2022).

Lebih lanjut kata Danny, saat ini sistem pemilihan saja masih menjadi perdebatan, e-voting atau manual.

Sehingga langkah itu diharapkan mampu meminimalisir kerawanan sosial menuju tahun politik.

“Karena masih pertengkaran e-voting atau tidak, kemungkinan besar karena bertengkar dan ada kerawanan sosial. Kemungkinan saya mundur saja, daripada bertengkar, ini sudah mau masuk tahun politik. Bahaya nanti,” tandas Mantan Dosen Arsitek Unhas ini.

Diketahui, sebanyak 5.975 jabatan ketua RT/RW di Makassar yang belum definitif alias dijabat oleh Pj. Rinciannya 996 Ketua RT dan 4.979 Ketua RW.

Danny menunjuk Pj RT/RW tersebut sesuai dengan Perwali Nomor 27 Tahun 2023 pada Maret 2022 lalu.

Sebelumnya, pemilihan ketua RT/RW sempat dijadwalkan di bulan November ini.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar, Harun Rani mengatakan, sejauh ini telah dilakukan sosialisasi bahkan telah dianggarkan dalam APBD Perubahan 2022 sebesar Rp2,9 Miliar.

Di anggaran itu termasuk anggaran honor panitia hingga pelaksanaan Bintek.

“Sosialisasi telah dilakukan, tinggal Bintek. Harus bijak melihat kondisi. Dianggarkan di APBD-P Rp2,9 Miliar termasuk anggaran honornya panitia pelaksana, panitia pemilihan, TPS sampai bimtek-nya. Kalau nda dilaksanakan, berarti nggak dipakai. Iya (jadi silpa),” beber Harun Rani.(IB)