Siapa Sebetulnya yang Diuntungkan Jika Rel KA Maros-Makassar Berkonsep Elevated?

Watch Relation Of Corruption (WRC) menggelar dialog publik terkait rel kereta api di Sulawesi Selatan (Sulsel). Dalam diskusi tersebut berlangsung cukup tenang dengan nuansa intelektual. Dengan menghadirkan tiga orang pembicara yakni Dr Arief Wicaksono, Dr Natsar Desi, Asratillah M Si

Arief Wicaksono mempertanyakan etika pembangunan rel kereta api tersebut. Menurutnya, “Terlalu elit, karena ada akumulasi lahan yang terlalu berlebihan sehingga mengikis etika pembangunan,” kata Arief.

Padahal sebetulnya, kata dia, asas manfaat dari pembangunan itulah yang terpenting, sehingga pemerintah pusat dan daerah perlu bahu membahu.

Sementara itu, eks Juru Bicara (Jubir) Danny – Fatma (ADAMA) Natsar Desi menanggapi polemik pembangunan Rel Kereta Api (KA).Sabtu, (03/9/2022), 

Natsar Desi mengatakan jika kehadiran kereta api bukti kemajuan Kota Makassar.

Secara Histori, pengurus KAHMI Sulsel ini mengatakan, Kereta Api seharusnya sudah ada sejak zaman penjajahan pemerintah Hindia – Belanda.

“Harusnya sudah ada itu (Kereta Api) dia terbentang dari Takalar hingga Makassar,” ungkap Natsar Desi.

Dia melanjutkan, terkait dampak dari pembangunan kereta api, Aloq sapaannya menegaskan jika hal itu telah dikaji oleh para ahli di bidang lingkungan.

“Itu sudah dilakukan kajian oleh para ahli di bidang lingkungan segala dampaknya diperhitungkan oleh para ahli. Terkait isu banjir yang disampaikan Pemerintah kota Makassar, itu menjadi pertanyaan juga kan masa meragukan ahli lingkungan,” ujarnya.

Menurutnya, sejak awal perencanaan pembangunan rel kereta api di trans Sulawesi yang melintas kabupaten/kota di Sulawesi Selatan (Makassar-Parepare), pembangunannya juga melibatkan pemerintah daerah setempat.

“Belakangan ini ada sikap protes oleh Pemerintah kota Makassar yang berkeinginan agar lintasan kereta api yang ke arah kota Makassar dengan konsep melayang. Saya sudah berkonsultasi dengan pihak balai kereta api Sulawesi, menurut Balai kereta api, hal itu telah disampaikan pihaknya terkait dengan keinginan Wali Kota Makassar agar rel yang masuk kota Makassar menggunakan konsep melayang dan pihak balai kereta api kementerian perhubungan mempersilahkan Pemkot Makassar untuk mengajukan usulan ke pemerintah pusat,” terangnya.

“Kepala balai menyampaikan bahwa Pemerintah tidak memiliki anggaran cukup untuk memenuhi keinginan Wali Kota, bahkan disarankan untuk mencari investor untuk membangun jalur kereta layang yang masuk di Kota Makassar,” sambungnya.

Ia juga membeberkan bahwa ada lahan PT Summarecon Agung, ribuan hektar di lokasi yang akan dilalui rel dan akan terbelah lahan tersebut jika rel kereta api menggunakan konsep darat atau at grade.

“Berbeda jika menggunakan konsep melayang atau elevated, maka lahan summarecon tidak banyak yang diambil karena hanya pakai tiang-tiang berukuran sekian, sehingga ini menguntungkan,” kata Aloq. (*)