PT Vale Akan Investasi 128 T, Umar Hankam: Jaga Tanah Air Kita, Jangan Jadi ‘Budak’ Bangsa Asing

Lembaga Pengawas Aset Negara Republik Indonesia, Sulawesi Selatan Selatan, Menggelar dialog publik. Kali ini mengambil tema, “Tolak perpanjangan kontrak karya demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Sulawesi Selatan”

Dialog itu berlangsung di kawasan bisnis kota Makassar, Panakukang. Sulsel. Wakil ketua KNPI Sulsel, Syamsul Bahri Majjaga, SH. Membuka dialog publik. Kamis, (15/9).

Hadir diantaranya Pengamat kebijakan publik, Arief Wicaksono dosen pengajaran di Universitas Bosowa Makassar dan Pengamat Politik dari Profetik Institute, Asratillah.

Umar Hankam dalam kesempatan itu mengatakan, Model investasi pembangunan smelter yang marak saat ini adalah pemilik Izin Usaha Penambangan (IUP) bersepakat dengan Investor untuk membangun smelter.

“Tentunya dengan sharing saham. Investor 51 persen, dan pemilik IUP 49 persen . Akan tetapi investor juga memiliki saham terhadap IUP agar ada jaminan supply ore nikel,” katanya.

Tentunya dalam hal ini Investor menanggung biaya pembangunan Smelter 100 persen. Smelter dan IUP menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan.

“Pemilik IUP tidak mengeluarkan dana satu rupiah pun untuk bangun smelter,” tutur Koordinator Divisi Pengawasan dan Penindakan Lembaga Pengawas Aset Negara RI.

“Kalau hal ini terjadi di PT. Vale maka mereka tentunya hanya menggadaikan tanah air kita untuk memiliki smelter,” kata Umar Hankam yang juga Pengurus Daerah Pemuda Panca Marga Sulsel ini.

“Malang betul nasib warga Sulsel dan Rakyat Indonesia. Kalau hal ini terjadi,” kata dia.

“Kalau ini betul, Maka hanya satu kata, Tolak perpanjangan kontrak PT.Vale,” tegas putra dari pejuang Kemerdekaan Indonesia ini.

Dia pun mengatakan tugas Pemuda dan generasi mendatang menjaga Aset bangsa ini dari pihak asing. “Saya dan rekan-rekan pengurus di Lembaga Pengawas Aset Negara terus memantau aset Negara kita ini.

“Sebaiknya lahan nikel PT. Vale diserahkan ke perusahaan daerah mudah pengawasannya. ” Kan nantinya Pemerintah Kabupaten dan Provinsi melalui perusahaan daerah nya dapat kerjasama dengan Investor. agar masyarakat sulawesi sendiri yang menikmati hasil kekayaan daerah, bukan malah orang asing tanpa modal,” tegas Umar Hankam. (Ib)