Tolak Naiknya Harga BBM, Nelayan Pulau Barrang Caddi ke Jokowi: Kami Butuh Kesejahteraan

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) resmi mengumumkan tarif kenaikan BBM jenis Pertalite menjadi Rp10 ribu per liter, Pertamax Rp.14.500 menjadi Rp15.200 per liter, Solar Rp6.800 per liter, pada 3 September 2022.

Kebijakan ini menuai respons publik dari berbagai elemen masyarakat. Hal ini karena pemerintah dinilai gegabah dalam mengambil keputusan menaikkan harga BBM subsidi. 

Pasalnya, selama periode jabatannya, Presiden Joko Widodo sudah 7 kali menaikkan harga BBM, terhitung sejak tahun 2014 hingga 2022, yang kemudian diikuti oleh kenaikkan harga berbagai sektor lainnya seperti bahan pokok, transportasi hingga tagihan listrik. 

“Pada fase ini, daya beli masyarakat pun kian menurun diakibatkan oleh pendapatan yang diperoleh rendah sedangkan harga barang dan jasa kian naik,” Mira Amin yang merupakan petugas lapangan Lembaga Bantuan Hukum Makassar.

Tercatat sejak hari pertama kenaikan BBM, kata dia, demonstrasi penolakan telah bermunculan di berbagai daerah di Indonesia. Mulai dari mahasiswa, buruh, nelayan dan organisasi masyarakat sipil turun ke jalan menyuarakan persoalan ini.

Sementara itu, Opang selaku koordinator FPPI yang aktif mendampingi isu-isu lingkungan dan kerakyatan menyebutkan, nelayan sebagai kelompok masyarakat pesisir yang menggantungkan hidupnya dari hasil tangkapan ikan menjadi salah satu yang terdampak dari kebijakan yang serampangan ini.

“Kenaikan BBM berimbas langsung pada penambahan biaya 

produksi melaut. Di Pulau Barrang Caddi, Makassar, Sulsel, nelayan menggunakan BBM jenis solar dan pertalite sebagai bahan bakar untuk transportasi menangkap ikan,” tutur Opang.

Di mana harga solar yang sebelumnya Rp7.000 melonjak menjadi Rp10.000 per liter, sedangkan pertalite dari Rp10.000 naik menjadi Rp13.000 per liter. 

“Ditambah lagi, kenaikkan BBM ikut mempengaruhi kenaikan bahan pangan yang dipasok dari Makassar menggunakan jasa pappalimbang (transportasi penumpang) dan tarif iuran listrik yang masih bergantung pada mesin genset hasil swadaya masyarakat,” tambah Opang. 

Ia merincikan, pasca kenaikan BBM, tarif listrik ikut naik dari Rp.4.000 per hari menjadi Rp.5.000 hingga Rp.7.000 per hari. “Jika ini terus berlanjut maka kehidupan nelayan kedepannya akan semakin sulit,” pungkasnya.

Di samping itu, salah seorang nelayan, Saleh mengatakan bahwa pihaknya meminta pemerintah segera membatalkan Kenaikan BBM tersebut, dan berikan subsidi BBM bagi nelayan.

Selain itu, Saleh juga berharap pemerintah membangun infrastruktur listrik bagi warga Barrang Caddi.

“Kami ingin kesejahteraan, termasuk diberikan Hak Asuransi Nelayan,” ungkapnya.

Saleh juga meminta agar pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil untuk kemakmuran nelayan dan hapus alokasi ruang tambang pasir di wilayah tangkap tradisional nelayan. (*)