Penjelasan Wali Kota Makassar Terkait Ranperda LP2B di DPRD Makassar

DPRD Makassar menggelar rapat paripurna penjelasan Walikota Makassar terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di ruang rapat paripurna DPRD Makassar, Kamis (16/9/2022).

Walikota Makassar Moh Ramdhan Pomanto mengungkapkan pentingnya LP2B ini, sebagai respon atas adanya ancaman dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, akibat banyaknya alih fungsi lahan pertanian dari waktu ke waktu. 

“Sehingga diperlukan antisipasi agar lahan pangan pertanian dapat dipertahankan, baik sebagai penopang suplai pangan, penjaga keseimbangan ekologis serta sebagai destinasi wisata sejarah dan agrowisata,” katanya saat membacakan penjelasan Ranperda LP2B 2022.

Lebih lanjut, Walikota yang akrab disapa Danny ini mengatakan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian menjadi fenomena yang terjadi hampir di semua wilayah.

Kota Makassar sendiri, kata Danny, dalam kurun waktu 10 tahun terakhir telah terjadi penyusutan lahan sawah setidaknya seluas 600 hektar, dan yang tersisa saat ini adalah 2.035 hektar. 

“Jika tidak diantisipasi sejak dini, maka dapat diproyeksi, bahwa lahan sawah di Kota Makassar tidak akan ditemukan lagi dalam 30 tahun mendatang, sawah hanya akan tinggal catatan sejarah,” ucapnya. 

Menurutnya, berkurangnya luasan lahan yang digunakan untuk kegiatan pertanian secara signifikan merupakan ancaman terhadap penurunan jumlah produksi pangan, hilangnya investasi pembangunan irigasi dan sarana pertanian. 

Serta juga hilangnya hamparan efektif untuk menampung kelebihan air yang membantu mengurangi banjir, serta hilangnya kesempatan kerja bagi petani penggarap, buruh tani dan lapangan kerja sektor pertanian lainnya. (*)