Dugaan ‘Pungli’ Pemangkasan Pohon Disorot, LAKIN Desak Pj Bupati Takalar Evaluasi DLHP

Lembaga Antikorupsi Nasional (LAKIN) menyoroti adanya dugaan pungutan liar (pungli) tanpa dasar yang jelas kepada pemerintah desa oleh oknum pegawai Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan (DLHP) Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan.

Hal ini diterangkan oleh Sekjen LAKIN, Ikhsan Mapparenta bahwa pihaknya mendapatkan informasi valid terkait adanya oknum di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Takalar yang meminta uang biaya pemangkasan melalui aparat desa. Jumat 10/02/2023.

Masyarakat telah bermohon meminta bantuan DLHP Takalar untuk pemangkasan pohon di ruas jalan desa, kata Ikhsan, berhubung pohon itu di desa tersebut sudah tua dan membahayakan pengguna jalan yang melintas.

“Masyarakat dimintai biaya sebesar Rp1.500.000,- untuk biaya pemangkasan. Oknum pegawai DLHP diduga meminta uang itu untuk biaya operasionalnya,” tambahnya.

“Sepengetahuan kami bahwa tidak ada itu biaya pungutan di lapangan, karena itu ada anggaran penataan ruangnya. Dalam peraturan tersebut juga terdapat kriteria pohon pelindung yang dapat dilakukan penebangan,” kata Dg Tika—sapaan akrab Ikhsan Mapparenta.

Olehnya, LAKIN mendesak Pj Bupati Takalar, Setiawan Aswad agar segera mengambil langkah untuk mengatasi masalah tersebut.

“Kami meminta agar Bapak Bupati mengevaluasi seluruh jajaran yang ada di DLHP Takalar. Tidak boleh dibiarkan yang begini terjadi, bagaimana daerah mau sejahtera jika praktek-praktek miring selalu dipertontonkan!” tegas Dg Tika.

Sementara itu, salah satu oknum dari DLHP yang berhasil dikonfirmasi awak media mengatakan bahwa pihaknya tak memiliki uang operasional.

“Kami di Dinas Lingkungan Hidup itu tidak ada biaya operasionalnya, dan kemarin itu ada kepala desa yang datang menghadap ke kadis, dan meminta untuk bantuan pemangkasan pohon, namun kepala dinas mengatakan bahwa itu bukan ranahnya lingkungAn hidup, karena tidak ada biaya operasionalnya,” jawabnya irit. (Al/drg)