Tanggapi Bahlil soal Kontrak PT Vale, Walhi Harap Aspek Sosial & Lingkungan Dipertimbangkan Serius

klikkiri.co – Direktur Eksekutif WALHI Sulawesi Selatan, Muhammad Al Amin merespon pernyataan Menteri Investasi, Bahlil Lahadalia terkait perpanjangan kontrak PT Vale indonesia yang masih dibahas oleh pemerintah. Ia berharap bahwa pemerintah, khususnya Presiden Joko Widodo memperhatikan aspek lingkungan dan perekonomian masyarakat, khususnya petani merica dan perempuan.

“Mewakili masyarakat, khususnya petani-petani Merica dan perempuan di Towuti, Luwu Timur, WALHI Sulsel, Perempuan Pejuang Loeha Raya, Asosiasi Petani Merica Loeha-Mahalona berharap sekali agar Presiden Jokowi mempertimbangkan kehidupan masyarakat dan habitat mahkluk hidup di bentang alam hutan hujan sebelum memberikan perpanjangan IUP khusus kepada PT Vale Indonesia,” kata Al Amin, Rabu, 14 Juni 2023.

Ia menjelaskan alasan kenapa Presiden harus mempertimbangkan aspek sosial dan lingkungan sebelum memberi perpanjangan IUPK kepada perusahaan tambang dan industri nikel ini.

Pertama, bahwa konsesi PT Vale Indonesia merupakan bentang alam hutan hujan yang sangat esensial bagi masyarakat maupun mahkluk hidup lainnya. Bentang alam hutan hujan ini merupakan habitat bagi ribuan jenis flora dan fauna, terutama fauna endemik Sulawesi.

Bagaimana keberlanjutan hidup anoa, burung maleo, beberapa jenis kupu-kupu endemik, monyet, hingga buaya bila habitatnya di bentang alam pegunungan verbek dirusak akibat pertambangan dan bisnis PT Vale Indonesia.

Kemudian, bagaimana masa depan dan kelestarian ekosistem Danau Towuti bila bentang alam hutan di pegunungan verbek ditambang. Sementara, Danau Towuti di Luwu Timur, Sulawesi Selatan adalah salah satu danau purba sekaligus danau tektonik di Indonesia, yang tercipta dari proses pergesaran dan pergerakan patahan atau lempeng.

“Maka saya harap Presiden Jokowi benar-benar mempertimbangkan aspek lingkungan ini,” harapnya.

Kedua terkait kehidupan masyarakat di sekitar pegunungan atau bentang alam hutan hujan tersebut. Pemerintah, khususnya Presiden Jokowi dan Menteri Bahlil harus mempertimbangkan kehidupan dan sumber penghidupan masyarakat sekitar.

Saat ini, ada ribuan petani merica yang berkebun dan menggantungkan hidup di pegunungan verbek yang juga konsesi PT Vale. Berdasarkan riset sementara WALHI Sulsel, hasil produksi atau hasil panen merica petani di Desa Loeha dan Ranteangin, Sulsel, mencapai 20.000 ton per tahun. Hasil tersebut belum termasuk hasil produksi atau panen dari petani merica di Desa Mahalona.

Kemudian, kalau dikonversi menjadi rupiah, hasil panen tersebut mencapai satu triliun lebih. Dan merica adalah komoditas ekspor dimana banyak negara, utamanya Eropa dan Amerika yang membutuhkan suplai merica dari Indonesia.

“Apakah pemerintah rela mengorbankan ribuan keluarga petani yang telah berhasil memproduksi puluhan ribu ton merica setiap tahun dan memberikan pemasukan negara dari pajak ekspor merica,” ujarnya.

“Maka sekali lagi, saya bersama ribuan petani dan perempuan di sekitar konsesi PT Vale Indonesia berharap agar pemerintah mempertimbangkan dua hal ini,” tambahnya.

Pihaknya berharap Presiden Joko Widodo atau Menteri Investasi mengurangi konsesi PT Vale Indonesia di Sulawesi Selatan, khususnya yang berada di pegunungan verbeck atau Blok Tanamalia.