Aktivis Perempuan Asal Sinjai Ini Kecam Rencana Pertemuan LGBT se-ASEAN: Penyakit!

klikkiri.co – Rencana pertemuan aktivis Lesbian, Gay, Biseksual, Transgender (LGBT) Se-ASEAN melalui agenda ASEAN Queer Advocacy Week (AAW) menuai penolakan dari berbagai kalangan aktivis.

Salah satunya adalah aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Gowa Raya yang juga Alumni UIN Alauddin Makassar Dwi Fajriani Sulaiman.

Dwi mengungkapkan, rencana kegiatan tersebut harus ditolak oleh semua pihak baik masyarakat umum mau pun organisasi mahasiswa dan kepemudaan.

“Itu kan (mereka) sebenarnya adalah (penyimpangan) atau penyakit. Nah tentu ini akan menjadi pro kontra bila acaranya berlangsung di negara mayoritas muslim,” ungkap Dwi, Rabu, (12/7).

Mantan pengurus HMI Cabang Gowa Raya ini menilai, para kaum pelangi—julukan pelaku LGBT— menggunakan dalih solidaritas Asean untuk menggelar acara tersebut.

Sehingga, acara tersebut terkesan adalah acara yang biasa-biasa saja padahal ada agenda besar di dalamnya yaitu mendukung penuh penyebaran LGBT di Indonesia.
“Dengan dalih solidaritas asean saya rasa itu perlu dipertimbangkan lagi kalau sampai pertemuan itu dilaksanakan di Indonesia khususnya di Jakarta,” jelasnya.

“Bukannya menolak toleransi perbedaan, tapi saya pikir LGBT adalah sebuah penyakit yang harus diobati, bukan dibiarkan dan malah diberikan ruang kebebasan untuk deklarasi dan memperkenalkan komunitas mereka dengan khalayak umum yang jelas itu menyimpang,” tegasnya.

Sebagai perempuan dan sebagai manusia yang beragama, Dwi dengan tegas menyerukan penolakan terhadap rencana pertemuan komunitas pelangi tersebut.

Ia pun juga mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menolak pertemuan yang akan dilaksanakan di Indonesia tepatnya Jakarta demi keselamatan generasi bangsa.

Khusus di Kota Makassar lanjut pengurus DPP HIPPMAS Sinjai itu, LGBT bisa semakin menyebar apabila pertemuan yang dijadwalkan di Jakarta itu terlaksana.

“Yah kalau misalnya di Jakarta diberi ruang maka bisa jadi kota-kota besar seperti Makassar akan mulai berani juga memunculkan dirinya atau mendeklarasikan diri. Ini yang kita tidak mau,” tegasnya lagi.

“Nah makanya kita sebagai masyarakat umum, aktivis perempuan, aktivis agama harus sama-sama menyuarakan agar kegiatan itu tidak di berikan izin terlaksana. Kalau toh sampai terlaksana, kita tetap menyuarakan agar tidak ada izin berdirinya organisasi atau lembaga sayap mereka yang sampai mencakup daerah-daerah yang lain khususnya Sulsel,” tandas dia. (*)