Rapor Merah Serapan Anggaran OPD Pemkot Makassar: Diskominfo hingga Diskop-UKM Parah!

klikkiri.co – Serapan Anggaran Pemkot Makassar Sangat Rendah, baru terealisasi sekitar Rp1,3 T dari total pagu Rp5,6 Triliun.

Pada realisasi keuangan di semester I tahun ini masih sekitar 24,57 persen atau sekitar Rp1,3 triliun dari total pagu Rp5,6 triliun.

Rincian anggaran APBD TA 2023, yaitu anggaran belanja Rp5.666.377.647.700, target pendapatan Rp4.784.338.930.840, dan defisit sebesar Rp882.038.716.860.

Namun, defisit ditutupi dengan pembiayaan daerah yang bersumber dari penerimaan sebesar Rp892.038.716.860, pengeluaran sebesar Rp10.000.000.000, dan pembiayaan netto Rp882.038.716.860.

Data tersebut tercatat berdasarkan rekapitulasi realisasi belanja daerah Kota Makassar triwulan II.

Sementara itu, ada beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) dengan kategori merah. Antara lain Dinas Pekerjaan Umum baru terealisasi 9,17 persen atau Rp92,5 miliar dari target 1 triliun lebih. 

Terendah kedua ialah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baru 9,36 persen atau Rp7,1 miliar dari target Rp75,8 miliar.

Disusul Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Makassar 11,28 persen atau Rp13,8 miliar dari target Rp123 miliar. 

Kemudian Dinas Pemuda dan Olahraga 12,08 persen atau Rp36,1 miliar dari target Rp299 miliar.

Terakhir Dinas Koperasi (Diskop) dan UKM realisasinya di angka 12,43 persen atau Rp8,5 miliar dari target Rp 68,6 miliar.

Pemuda Sulawesi Selatan Raffi Muhammad yang tak lain adalah Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HmI) Bidang Informasi & Komunikasi turut berkomentar terkait hal tersebut.

“Saya menyarankan untuk setiap SKPD yang masuk dalam kategori merah itu agar bekerja secara maksimal untuk mendapatkan nilai persentase positif. Tentunya ini menjadi sebuah atensi besar kepada kepala dinas yang tidak bekerja secara maksimal,” ujarnya.

Ia berharap besar kepada Wali Kota Makassar Moh Ramdhan “Danny” Pomanto untuk memerintahkan kepada OPD atau SKPD terkait tentang percepatan kinerja untuk mendapatkan hasil yang maksimal.

“Perintahkan kepada SKPD untuk melakukan tender dini untuk memaksimalkan penyerapan anggaran masing-masing SKPD, dan tentunya ketika itu berlangsung maka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran akan dapat diminimalisir,” tegasnya.

Terpisah, diberitakan sebelumnya, Pengamat Pemerintahan dan Kebijakan Publik, Dirga Saputra, mengatakan, saat ini ada 93 paket tender dan 455 paket non-tender di dalam LPSE sementara dalam proses, namun banyak yang batal.

Dari jumlah keseluruhan 21,953 paket tender dan non-tender, dan ada 16,374 paket swakelola.

“Bisa kita lihat di laman LPSE dan di SIPABAJI. Proses tender di ULP (Unit Lelang Pengadaan) sangat miris di mana kita sudah di akhir triwulan II,” kata Dirga yang juga Pembina Lembaga Antikoripsi Nasional (LAKIN). Selasa, 18 Juli 2023.

Ia berpendapat bahwa SKPD/OPD terlalu banyak sosialisasi, rapat, studi banding, Bimtek dan perjalanan dinas, namun action-nya kurang.

“Di aplikasi SIPABAJI ini juga jadi soal, menurut saya ini sangat merepotkan SKPD/OPD terkait proses administrasinya dan banyaknya paket tertahan dalam aplikasi ini, tentu ini menjadi salah satu hambatan percepatan proses di LPSE,” ujar Dirga.

Dia jelaskan bahwa RUP Pemkot Makassar tahun 2023 di aplikasi SIRUP SPSE totalnya Rp4.478.260.000.000,- dan alokasi anggaran melalui penyedia Rp3.526.086.000.000,- dan swakelola Rp952.173.000.000.

“Sebaiknya Wali Kota Makassar melakukan evaluasi SKPD/OPD jangan dilakukan pembiaran berulang tiap tahunnya. APBD itu ibarat kata air dalam tangki, jika tidak ada sirkulasi maka akan busuk airnya,” beber Dirga.

Melihat kondisi serapan anggaran masih sekitar 1,3 triliun dari total pagu 5,6 triliun, sehingga persentasenya masih sekitar 24,57 persen.

Mengingat saat ini sudah pertengahan tahun 2023 tentu tersisa waktu sangat sedikit untuk pekerjaan fisik. 

“Semua program kerja ini kan sudah ada perencanaannya ya tinggal dijalankan saja kenapa harus ditahan, ini jadi sangat lucu jika tertahan terlalu lama prosesnya perlu dipertanyakan juga,” tambah Dirga.

Ia menyayangkan dengan rendahnya serapan anggaran ini, sebab masyarakat juga dirugikan dengan tertahannya anggaran di pemerintah yang tidak tersalurkan.

“Akibatnya geliat ekonomi juga bisa terganggu dengan tertahannya anggaran jadi efeknya banyak tentu ini wajib kita kawal bersama,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar Muh Dakhlan menilai bahwa idealnya serapan anggaran saat ini adalah di angka 40 persen.

Pos anggaran tertinggi adalah Dinas Pendidikan dengan pagu Rp1,09 triliun dan Dinas Pekerjaan Umum sekitar Rp999 miliar.

Hingga saat ini realisasi keuangan Dinas baru 35,89 persen atau Rp393 miliar dan sisa anggaran Rp702 miliar.

“Masih rendah sekali karena sudah enam bulan berjalan, idealnya itu sekitar 40 persen,” kata Dakhlan disampaikan lewat Rapat Monitoring dan Evaluasi Program Kegiatan APBD Kota Makassar di Ruang Sipakatau Lt.2 Balaikota, Selasa (18/07/2023).

Dakhlan menilai progress serapan anggaran tahun ini hampir menyamai tahun sebelumnya di triwulan yang sama.

Minimnya realisasi belanja, kata Dakhlan, karena masih banyak paket pekerjaan yang sedang berproses, misalnya untuk pekerjaan fisik. 

(Sdi/rfki)