Pemilu 2024 Diragukan Berjalan Netral: PBHI Sulsel Tuturkan Catatan Penting untuk Demokrasi 

klikkiri.co – Pemilu 2024 diragukan berjalan secara netral sebab diwarnai berbagai manuver politik penguasa untuk berpihak pada calon tertentu, seperti halnya Presiden Joko Widodo telah menyampaikan bahwa presiden boleh kampanye.

Majelis Anggota Wilayah Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia (PBHI) Sulawesi Selatan, Wahidin Kamase, SH menerangkan bahwa seyogyanya pemilu mengedepankan nilai HAM yakni mencegah adanya pendekatan keamanan dan penggunaan kekuatan secara berlebihan. 

“Selain dapat disalahgunakan, aparat pun dapat melakukan penanganan yang keliru dan tidak terukur sehingga berimplikasi pada timbulnya pelanggaran HAM,” ujar Wahidin dalam diskusi rutin yang digelar oleh PBHI Sulsel. Jumat, 26 Januari 2024.

Menurutnya, pemerintah pun harus secara serius mengambil pelajaran dari gelaran Pemilu dan Pilkada yang terjadi tahun-tahun sebelumnya. Hal tersebut untuk menghindari ragam pelanggaran seperti kekerasan berbasis politik, extra-judicial killing karena penggunaan peluru tajam dalam penanganan demonstrasi, hingga tragedi meninggalnya ratusan petugas KPPS di tahun 2019 lalu. 

“Pengarusutamaan HAM dalam kontestasi Pemilu harus betul-betul dilakukan misalnya dengan memfasilitasi hak atas partisipasi secara bermakna dan bermanfaat, melindungi hak kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai, mendorong kebebasan untuk menentukan tanpa paksaan dan intervensi hingga melindungi kebebasan pers,” jelasnya.

Sementara itu, Dr Andi Cibu M, SH, MH selaku Ketua PBHI Sulawesi Selatan menekankan beberapa Hal: Pertama, Presiden Republik Indonesia untuk bersikap netral dalam Pemilu 2024 mendatang dengan menghentikan segala bentuk indikasi penyalahgunaan kekuasaan termasuk mengeluarkan pernyataan yang berindikasi keberpihakan pada calon tertentu.

Kedua, Kepolisian Republik Indonesia untuk secara berhati-hati dalam mengambil tindakan pengamanan di lapangan. Kepolisian harus menghindari penggunaan kekuatan secara berlebihan yang bermuara pada pelanggaran HAM.

Ketiga, Panglima TNI harus menegakkan komitmen untuk menjamin netralitas pada Pemilu 2024. Sanksi yang tegas jika diperlukan pemecatan kepada anggota yang melanggar harus berani diambil oleh Panglima TNI.

Keempat, Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu untuk menyusun langkah-langkah strategis guna mencegah tragedi meninggalnya petugas KPPS pada 2019 lalu.

Kelima, Badan Pengawas Pemilu untuk melakukan monitoring dan supervisi secara ketat terhadap seluruh kontestan, tim sukses hingga ke level yang paling bawah guna menghindari pelanggaran berupa kampanye berbasis SARA yang pada akhirnya bermuara pada tindakan diskriminatif di lapangan.

Keenam, Partai Politik, Kontestan Pemilu 2024, tokoh-tokoh masyarakat, agama, adat hingga level desa untuk melakukan edukasi politik guna menghindari peristiwa yang memecah belah masyarakat. (***)