Soroti KPU Makassar, Aktivis HMI Pertanyakan Hak Pilih Tahanan di Polsek dan Polrestabes 

klikkiri.co – Pemilihan umum (Pemilu) segera digelar, tersisa beberapa hari lagi tepatnya pada 14 Februari 2024.

Aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Rafi Hidayat mempertanyakan bagaimana dengan hak pilih para tahanan kepolisian di Polsek, Polres.  

Rafi mempertanyakan hal tersebut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar. 

Bahkan Rafi akan segera melakukan aksi demonstrasi jika hal tersebut tidak bisa dijawab atau tidak menuai solusi yang demokratis dari KPU dan kepolisian.

Salah satu aturan yang mendukung adalah Pasal 198 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu sebagai berikut :

Pasal 198, undang-undang tersebut menyatakan:

1. Warga Negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih;
2. Warga Negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh Penyelenggara Pemilu dalam daftar Pemilih;
3. Warga Negara Indonesia yang telah dicabut hak politiknya oleh pengadilan tidak mempunyai hak memilih.

“Harus jelas itu berapa orang pemilih yang ada di polsek dan polrestabes. Dan bagaimana koordinasi KPU Makassar dengan Polrestabes soal penyaluran hak pilih para tahanan yang masih sementara sifatnya,” kata Rafi.

Ia menjelaskan bahwa Bawaslu Kota Makassar juga harus memonitor KPU Makassar secara serius agar tidak ada kecurangan dalam pemilu kali ini.

“Bawaslu harus memantau betul-betul KPU karena potensi kecurangan selalu ada, olehnya Bawaslu harus selalu memastikan potensi kecurangan itu tidak ada,” terangnya.

KPU telah dikonfirmasi namun belum ada respons secara resmi. (***)