Komunitas MTH Nilai Walkot Makassar ‘Best Practice’ Kerja Sama KPK untuk PSEL

klikkiri.co – Tindakan preventif hukum atau pencegahan tindak pidana korupsi tidak mungkin dijalankan secara sendiri, tentunya memerlukan kerja sama dengan pihak lain.

Oleh sebab itu dibutuhkan sinergi dan kolaborasi segenap stakeholders terutama instansi penegak hukum untuk melindungi kas negara.

“Usaha pencegahan korupsi wajib diselenggarakan dengan masif dan berkelanjutan khususnya di kalangan pemerintahan bahkan, pihak ketiga yang bermitra ke birokrasi,” kata Ketua Komunitas Masyarakat Taat Hukum (MTH), Omar AA, SP.,SH.,M.Si.

Wujud sinergi dan kolaborasi tersebut termonitor antara pemerintah Kota Makassar dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024, di mana Wali Kota Makassar menggelar rapat koordinasi bersama tim Stranas KPK di Balai Kota Makassar. 

“Kita semua Mafhum, pak Wali telah mengutarakan progress program Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar kepada KPK dan sebagai respon positif. Lembaga anti-rasuah tersebut memberikan arahan, perihal asas kehati-hatian dalam perjalanannya,” tutur Omar yang juga Ketua NJO KIRI (Komunitas Intelektual Rakyat Indonesia).

Menurut Omar, tentu itu terhitung sebagai best practice Pemerintah Kota Makassar yang dipraktikkan oleh Wali Kota Makassar agar lebih lengkap tahapannya. 

“Aksi pak Wali selaras dengan prinsip hukum, Id perfectum est quad ex omnibus suis partibus constant, sesuatu dinyatakan sempurna apabila setiap bagiannya lengkap,” jelas Omar.

Ia menambahkan, harapan kolektif secara menyeluruh, project nasional Pengelolaan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di Kota Makassar dapat segera dimulai konstruksinya. (***)