![Example floating](https://klikkiri.co/wp-content/uploads/2023/11/Untitled-1.jpg")
klikkiri.co – Cara-cara kotor yang dilakukan oleh provider fiber optik (FO) telekomunikasi itu menguat dugaan di Kota Makassar terkait pajak penerimaan daerah yang tidak terserap dengan baik.
Di lain sisi juga pihak pemerintah daerah juga dianggap tak punya taring untuk membuat pola bagaimana pendapat daerah itu bisa dimaksimalkan, utamanya pajak provider FO tersebut.
Hal itu disampaikan oleh Dirga dari Lembaga Anti Korupsi Nasional (LAKIN) bahwa Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK harus lah turun tangan mempergunakan tupoksinya.
“Sebab kuat sekali dugaan adanya kerugian negara di mana adanya pajak yang seharusnya masuk negara tetapi tidak masuk ke negara, dan itu menjadi polemik yang serius,” kata Dirga menjelaskan. Minggu, (31/3).
Ia mencontohkan bahwa salah satu provider FO misalnya Biznet di Kota Makassar itu memasukkan pajak ke daerah sekitar Rp1,1 miliar, menurut data.
“Rp1,1 M itu baru satu vendor, belum lagi ada belasan hingga puluhan vendor jaringan internet yang bermain di Kota Makassar. Sehingga saya kira ini mesti menjadi atensi dari BPK,” terangnya.
Dirga juga menyinggung Wali Kota Makassar lantaran bahasanya di media yang terkesan heran dengan retribusi sampah Mall Panakkukang yang hanya senilai Rp1 juta per bulan.
“Retribusi MP itu memang kebocoran juga. Tapi kan pak wali harusnya menelisik lebih dalam ke segala sektor. Harus disadari ini barang bahwa ini bukan barang kecil kalau itu provider, kaya daerah kita kalau semua pajak dan retribusi bisa dimaksimalkan,” kata Dirga menambahkan.
Kabel jaringan bawah tanah
Sebelumnya, Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, kembali dari kunjungan studi tiru di Singapura, dengan membawa gagasan baru terkait pengembangan infrastruktur di Makassar.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari rencana Pemerintah Kota Makassar untuk menerapkan teknologi pembangunan kabel bawah tanah seperti yang telah sukses diterapkan di Singapura.
Kunjungan dilakukan dalam rangka melakukan Benchmarking on Planning, Operations and Governance of Multi Utilities Tunnel. Danny Pomanto bersama dengan delegasi Pemerintah Kota Makassar, Otorita Ibu Kota Nusantara, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Singapura berpartisipasi dalam kunjungan tersebut.
Selama tiga hari, mereka mengunjungi berbagai lokasi proyek infrastruktur di Singapura, termasuk Common Services Tunnel (CST) di Marina Bay, Marina Bay District Cooling System (DCS), Sembcorp Battery Storage, Tuas South Incineration Plant, serta fasilitas pengolahan air NEWater.
Danny Pomanto menyatakan proyek tersebut memberikan inspirasi besar bagi rencana pengembangan infrastruktur di Makassar.
Salah satu usulan yang diungkapkan oleh Danny adalah penerapan konsep Ducting Sharing atau pemindahan kabel ke bawah tanah versi Singapura di Makassar.
“Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kami untuk meningkatkan infrastruktur di Makassar. Kami berharap dapat menerapkan teknologi terkini seperti yang telah sukses diterapkan di Singapura,” ungkap Danny dalam pidato penutupan kunjungan. (“”)
