Mahasiswa Universitas Patria Artha Gelar Aksi Demonstrasi

klikkiri.co – Puluhan mahasiswa Universitas Patria Artha menggelar aksi demonstrasi di depan kampusnya sebagai bentuk protes terhadap tindakan terhadap kebijakan yang dikeluarkan oleh birokrasi. Senin, (14/10/2024).

Aksi tersebut dihadiri mahasiswa dari berbagai jurusan.

Dalam orasi yang disampaikan para demonstran menekankan pentingnya kejelasan dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan terkait sanksi akademik.

Salah satu perwakilan mahasiswa, Mulkis, mengatakan bahwa surat yang dikeluarkan pihak kampus tersebut dianggapnya cacat.

“SK yang dikeluarkan itu tidak memiliki peringatan yang disampaikan terlebih dahulu, dan tidak sinkron dengan kop surat, tentunya surat yang dikeluarkan itu cacat prosedur,” katanya.

Sebelum melakukan aksi tersebut, berbagai pertemuan telah dilakukan dengan pihak kampus, namun tidak ada penjelasan maupun progress.

Hal tersebut diresahkan oleh mahasiswa terutama mahasiswa yang dikenakan sanksi.

Aksi yang berlangsung damai ini juga menuntut agar pihak kampus segera membentuk tim independen untuk mengevaluasi dan mengawasi proses administrasi yang berkaitan dengan sanksi akademik.

Selain itu demonstran juga menyerukan perlunya dialog terbuka antara mahasiswa dan pihak rektorat untuk membahas masalah tersebut lebih lanjut.

Beberapa tuntutan juga sampaikan oleh mahasiswa seperti, pembungkaman ruang demokrasi, transparansi anggaran Beasiswa Kaltara yang ada di kampusnya.

Mereka juga meminta berikan kartu tanda mahasiswa (KTM) untuk seluruh mahasiswa.

“Kami harap pihak kampus menerima aspirasi kami. Percayalah api perjuangan yang kemudian kami serukan terus bergejolak terhadap ketimpangan yang terjadi,” pungkas Mulkis.

Universitas Patria Artha (UPA) menjawab terkait aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah mahasiswa UPA pada 14 Oktober 2024 lalu.

Hal itu ditanggapi oleh Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama, Dr Ilham AR, S.Psi., S.E. M.M membenarkan hal tersebut. Dikatakan, SK Rektor yang dikeluarkan adalah pemberhentian pemberian beasiswa.

“SK Rektor yang dikeluarkan adalah pemberhentian pemberian beasiswa kepada mahasiswa UPA yang tidak memenuhi persyaratan untuk menerima lagi beasiswa,” kata Ilham AR kepada klikkiri.co, pada Kamis, (17/10/2024).

Ia mengatakan bahwa sebanyak sembilan orang mahasiswa yang diberhentikan menerima beasiswa karena sudah tidak memenuhi persyaratan lagi.

“Dalam perjanjian pemberian beasiswa UPA kepada penerima beasiswa yaitu pada pasal 6 tentang kewajiban dan sanksi pihak kedua, poin kedua (2) pemberhentian pemberian beasiswa kepada pihak kedua pada huruf E: Apabila mendapat indeks prestasi kumulatif kurang dari 3,” pungkasnya.

Menurutnya pemberhentian pemberian beasiswa tersebut sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku di Universitas Patria Artha.

Ilham AR juga mengatakan bahwa sejauh ini, Yayasan Patria Artha sudah memberikan beasiswa kepada putra putri asal Kalimantan Utara sejak Tahun 2022 hingga sekarang.

Sedangkan tuntutan mahasiswa pada tanggal 14 Oktober 2024 saat demo perihal penerbitan kartu tanda mahasiswa (KTM). Menurut Ilham AR, itu ada SOP yang berlaku di Universitas Patria Artha.

Ia juga menyayangkan pernyataan dari demonstran yang menyebut bahwa ada komersialisasi pendidikan di UPA.

“Terkait adanya pernyataan adanya komersialisasi pendidikan di Universitas Patria Artha. Apa maksud dari pernyataan komersialisasi pendidikan di UPA itu? Contohnya seperti apa?” ucapnya.

Ia juga menegaskan bahwa Universitas Patria Artha senantiasa menjunjung tinggi tri dharma perguruan tinggi untuk senantiasa menjalankan dan memajukan pendidikan dengan baik untuk mencerdaskan anak bangsa.