Anggaran Kota Palopo Tidak Sanggup PSU

Jakarta – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) komisi II melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mendagri, KPU, Bawaslu dan DKPP.

RDP ini di pimpin wakil ketua komisi II Dede Yusuf di Gedung DPR RI, Jakarta, Kamis 27 Februari 2025.

Dalam RDP tersebut terdapat 16 daerah yang tidak sanggup melaksankan PSU karena keterbatasan anggaran salah satunya Kota Palopo.

Hal ini terungkap saat Wakil Mendagri, Ribka Haluk memaparkan data yang dihimpun oleh pihaknya. Menurutnya dari 24 yang diputuskan MK yang akan melaksankan PSU terdapat 8 daerah snaggup dan 16 daerah tidak sanggup.

“Data ini, dalam artian tidak sanggup secara anggaran,” kata dia dihadapan anggota komisi II DPR, Kamis (27/02/25).

Pihak Mendagri menyampaikan akan besurat dan koordinasi dengan daerah untuk melakukan rasionalisai belanja APBD.

Selain itu, ketua DKPP RI, Heddy Lugito mengungkapkan pemecatan tiga terhadap KPU Palopo berdasarkan ketidakcermatan KPU dalam memutuskan berkas pencalaonan kepalda daerah.

“Yang sempat kami putuskan yaitu satu Palopo dan Papua. Selanjutnya kami bacakan putusannya Banjarbaru dan Barito Barat kami bacakan besok siang,” beber Heddy

Sementara itu, dalam proses sidang, Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin menyatakan bahwa kondisi Kota Palopo kini dilaksankan pelaksana tugas yang di ambil alih KPU Provinsi.

“Saat ini, pelaksana tugas (Plt) tiga komisioner Provinsi di Palopo,” kata Afifuddin dalam RDP.

Diketahui anggaran kebutuhan PSU Kota Palopo sejumlah Rp4.081.830.000 namun anggaran tersisa hanya sejumlah Rp1.402,662.829. (*)

Berikut daftar daerah anggarannya tidak sanggup:

1. Provinsi Papua

2. Kota Palopo

3. Kota Banjarbaru

4. Kota Sabang

5. Kabupaten Kepulauan Talaud

6. Kabupaten Buru

7. Kabupaten Pulau Taliabu

8. Kabupaten Pasaman

9. Kabupaten Empat Lawang

10. Kabupaten Pasawaran

11. Kabupaten Bengkulu Selatan

12. Kabupaten Serang

13. Kabupaten Tasikmalaya

14. Kabupaten Boven Digoel

15. Kabupaten Parigi Mountoung

16. Kabupaten Gorontalo Utara.

Berikut daftar daerah anggarannya sanggup:

1. Kabupaten Bungo

2. Kabupaten Barito Utara

3. Kabupaten Bangka Barat

4. Kabupaten Magetan

5. Kabupaten Mahakam Ulu

6. Kabupaten Siak

7. Kabupaten Bangka

8. Kabupaten Kutai Karta Negara