Warisan Kasus Mengendap, Aktivis Pemuda Minta Kapolres Baru Dedi Surya Usut Tuntas

Palopo – Kepolisian Resor (Polres) Palopo akan mengalami pergantian kepemimpinan berdasarkan Surat Telegram (ST) Kapolri bernomor ST/489/III/2025.

Dalam surat tersebut, AKBP Dedi Surya Dharma ditunjuk untuk menggantikan AKBP Safi’i Nafsikin sebagai Kapolres Palopo.

Sejumlah harapan dan tuntutan publik mengemuka agar kasus-kasus yang menjadi warisan kepemimpinan sebelumnya dapat segera diselesaikan oleh Kapolres baru. Salah satunya datang dari aktivis pemuda Kota Palopo.

“Kami berharap Kapolres yang baru tidak hanya sekadar melanjutkan tugas, tetapi juga membuktikan keberpihakannya pada keadilan dengan menuntaskan kasus-kasus yang masih mengendap. Karena masyarakat berhak mendapatkan kepastian hukum,” kata Didit dalam keterangannya, Jumat (14/02/25).

Pengurus KNPI Palopo ini menyatakan terdapat beberapa kasus yang harus menjadi prioritas utama bagi Kapolres baru. Salah satunya adalah kasus yang menggemparkan publik terkait penemuan jasad yang hanya tinggal kerangka (Kasus Feni Ere), yang hingga kini masih menyisakan banyak pertanyaan.

Selain itu, ia juga menyoroti kasus yang dilaporkan oleh KPU Palopo terkait dugaan ijazah palsu, yang dinilai sebagai ujian integritas bagi aparat penegak hukum.

“Kasus-kasus ini menjadi cerminan sejauh mana keberanian dan ketegasan aparat dalam mengungkap kebenaran. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah tetapi tumpul ke atas,” ucapnya.

Lebih lanjut, Didit menegaskan bahwa masih ada kasus lama yang tak kunjung diselesaikan oleh Polres Palopo, seperti penemuan mayat bayi, serta kasus perdagangan manusia (human trafficking) yang melibatkan tersangka JT, yang hingga kini masih berstatus buron.

Selain itu, ia juga mempertanyakan dugaan kasus korupsi yang dilaporkan oleh masyarakat dan hingga kini belum di ekspose ke publik. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu segera mengambil langkah konkret agar kasus ini tidak terkesan dibiarkan atau bahkan dilupakan.

“Jika kasus-kasus ini terus dibiarkan menggantung tanpa kepastian, bagaimana masyarakat bisa merasa aman dan percaya pada kepolisian? Tentu kami berharap Kapolres baru tidak terjebak dalam pola lama yang stagnan, melainkan mampu menghadirkan langkah-langkah progresif dalam penegakan hukum,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya peran kepolisian dalam menjaga stabilitas keamanan menjelang dan selama pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), yang dijadwalkan akan digelar pada Mei mendatang.

“Kondisi politik yang sensitif membutuhkan pengamanan yang profesional dan bebas dari intervensi kepentingan tertentu,” tandasnya. (*)