Komisi D DPRD Makassar Sikapi Terkait PHK Massal di PT Wahyu Pradana Binamulia

klikkiri.co – Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal yang dilakukan oleh PT. Wahyu Pradana Binamulia. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, dengan didampingi oleh Sekretaris Komisi, Dr. Fahrizal, serta anggota komisi lainnya, yakni H. Muchlis, Yulius Patandianan, H. Meinsani Kecca, dan Odhika Cakra.

Dalam pertemuan tersebut, Komisi D DPRD Makassar menerima masukan dari berbagai pihak, termasuk perwakilan Pengurus Ormas Pemuda Pancasila Sulawesi Selatan dan Aliansi Buruh dan Mahasiswa Menggugat (ABMM). Kedua organisasi tersebut menyampaikan keprihatinan mereka atas kebijakan PHK yang dinilai dilakukan secara sepihak oleh perusahaan, tanpa mempertimbangkan hak-hak pekerja sebagaimana diatur dalam peraturan ketenagakerjaan yang berlaku.

Ketua Komisi D, Ari Ashari Ilham, menegaskan bahwa DPRD akan berupaya mencari solusi terbaik agar kebijakan yang diambil tetap mengedepankan prinsip keadilan bagi semua pihak. “Kami ingin memastikan bahwa hak-hak pekerja tetap dilindungi dan perusahaan menjalankan kewajibannya sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” ujarnya.

RDP ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi konkret yang dapat menjadi dasar penyelesaian permasalahan ini secara adil dan transparan. Komisi D DPRD Makassar juga akan terus mengawal perkembangan kasus ini guna memastikan tidak ada pihak yang dirugikan dalam proses penyelesaian sengketa ketenagakerjaan. (*)