Kepala Bappeda Dampingi Munafri Arifuddin Hadiri RDP Bersama DPR RI

klikkiri.co – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) A. Zulkifly, S.STP, M.Si beserta sejumlah pejabat Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin dalam menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual bersama Komisi II DPR RI, Senin (28/04/2025).

Rapat Dengar Pendapat (RDP) sendiri berlangsung di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, dan dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda.

Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk, Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni, serta para kepala daerah dari 10 provinsi dan 13 kabupaten/kota, termasuk Kota Makassar turut menghadiri agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) tersebut.

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan bahwa agenda rapat ini menjadi sangat penting karena agenda ini dapat menjadi sebuah wadah penyampaian permasalahan krusial yang dihadapi masing-masing daerah.

“Rapat terkait normalisasi persoalan. Membahas juga dana transfer ke daerah. Pembahasan lain soal BUMD, serta penyelenggaraan pemerintah daerah,” Ucap Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin di Kantor Balai Kota Makassar.

Beliau juga mengungkapkan melalui akun instagram pribadinya bahwa agenda ini menjadi momentum penting dalam memperkuat memperkuat sinergi pusat dan daerah

“Forum ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah, mendorong inovasi di BUMD, memperbaiki sistem birokrasi, serta memastikan pelayanan publik berjalan efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.” Ungkap Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin.

Melalui agenda tersebut, menekankan bahwa setiap kepala daerah, khususnya gubernur, diberi kesempatan untuk memaparkan kondisi dan tantangan yang dihadapi wilayahnya masing-masing. Hal tersebut menjadi sebuah bagian dari upaya Komisi II DPR RI dalam menjalankan fungsi pengawasan dan anggaran terhadap urusan pemerintahan daerah.

Dimana, Komisi II DPR RI memiliki mitra kerja strategis, yakni Kementerian Dalam Negeri serta para gubernur yang turut hadir dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Para gubernur ini tidak hanya berperan sebagai kepala daerah otonom, tetapi juga menjalankan fungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat di wilayah masing-masing.

Sehingga mampu mencerminkan pentingnya sinergi vertikal dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif.

Agenda utama RDP Komisi II DPR RI adalah untuk mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Rapat ini juga menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi konstitusional DPR RI dalam hal pengawasan dan penganggaran atas urusan pemerintahan daerah.

Selain itu, isu pengelolaan kepegawaian dan reformasi birokrasi di tingkat provinsi serta kabupaten/kota juga menjadi perhatian serius. Dimana, terdapat berbagai tantangan struktural yang harus diselesaikan melalui kolaborasi intensif dengan pemerintah pusat, guna menciptakan sistem birokrasi yang lebih adaptif, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Melalui partisipasi aktif dalam Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI, Pemerintah Kota Makassar menegaskan komitmennya untuk terus mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih baik, transparan, dan inovatif.

Melalui Rapat Dengar Pendapat diharapkan, hasil dari forum ini mampu menghadirkan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan daerah dan mendorong percepatan pembangunan Kota Makassar ke arah yang lebih maju dan berkelanjutan.