Begini Penjelasan CEO Duta Politika Indonesia Terkait Hasil Surveinya di Pilwali Palopo 

klikkiri.co – PT Duta Politika Indonesia (PT DPI) menegaskan bahwa pihaknya tidak pernah mempublikasikan hasil survei Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Palopo ke publik maupun media massa.

Penegasan ini disampaikan menyusul beredarnya data survei yang mencantumkan elektabilitas pasangan calon Wali Kota Palopo di berbagai platform media sosial sejak Jumat (16/5/2025).

Dalam data yang beredar, tercantum angka elektabilitas masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

•  Pasangan No. 1: 3,98 persen
•  Pasangan No. 2: 30,5 persen
•  Pasangan No. 3: 14,3 persenPasangan No. 4: 41,8 persen
• Responden yang belum menentukan pilihan: 9,5 persen

CEO PT DPI, Dedi Alamsyah Mannaroi, mengakui bahwa hasil survei yang beredar memang merupakan produk survei yang dilakukan pihaknya. Namun, ia menegaskan bahwa PT DPI tidak pernah menyebarluaskan hasil tersebut secara publik.

“Saya tegaskan, PT Duta Politika Indonesia (PT DPI) selama ini tidak pernah menyebarkan atau mempublikasikan ke publik dan media hasil survei, kecuali kepada pihak yang memesan survei tersebut,” ujar Dedi, Jumat (17/5/2025).

Survei tersebut dilakukan pada 23–26 April 2025 dengan menggunakan metode multi-stage random sampling. Jumlah responden mencapai 440 orang yang tersebar secara proporsional di seluruh wilayah Palopo.

Dedi menjelaskan bahwa tingginya elektabilitas pasangan calon nomor urut 4 berkorelasi erat dengan kekuatan basis partai politik pengusungnya.

“Dukungan basis pemilih partai berpengaruh besar. Meski Partai NasDem menjadi pemenang di Pemilu legislatif lalu, belum tentu mereka akan kembali menang di Pilwalkot 2025,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti temuan menarik dari survei tersebut mengenai persepsi masyarakat terhadap kepemimpinan perempuan. Berdasarkan hasil survei, sebanyak hampir 68 persen responden menyatakan bahwa pemimpin perempuan dianggap sah dan bukan menjadi masalah di Palopo.

PT DPI mengimbau semua pihak untuk lebih bijak dalam menyikapi hasil survei dan tidak menggiring opini publik secara sepihak, apalagi tanpa memahami konteks dan metodologi survei secara utuh.

“Kami berharap semua pihak dapat menyikapi data survei dengan bijak dan tidak menyalahgunakannya untuk kepentingan politik jangka pendek,” pungkas Dedi.