Aliansi BEM Nusantara Sulsel Minta Polda Sulsel Klarifikasi Dugaan Dilepasnya Tiga Terduga Pelaku “Sobis”

klikkiri.co — Aliansi BEM Nusantara Sulawesi Selatan menyuarakan keprihatinan mendalam atas beredarnya isu terkait dugaan pelepasan tiga terduga pelaku penipuan online alias “sobis” oleh Polda Sulsel.

Ketiga terduga pelaku tersebut sebelumnya telah ditetapkan sebagai tersangka, namun kabar mengenai pembebasan mereka setelah 37 orang lainnya lebih dulu dibebaskan karena kurangnya bukti, memicu keresahan di tengah masyarakat.

Beredarnya isu ini menimbulkan pertanyaan publik mengenai transparansi dan konsistensi penegakan hukum oleh aparat kepolisian. Pasalnya, dalam konferensi pers yang digelar beberapa hari lalu, Polda Sulsel sempat menyatakan bahwa tiga terduga pelaku tersebut terbukti kuat terlibat dalam aktivitas penipuan online.

Dalam pernyataan resminya, Sekretaris Daerah Aliansi BEM Nusantara Sulsel, Irshan, menegaskan pentingnya keterbukaan informasi dan proses hukum yang adil.

“Kami mendesak Polda Sulsel untuk memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pelepasan tiga terduga pelaku penipuan online tersebut. Transparansi dalam penegakan hukum sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat,” tegas Irshan.

Ia menambahkan bahwa akuntabilitas aparat penegak hukum menjadi kunci dalam penanganan kasus yang menyentuh kepentingan masyarakat luas, khususnya yang berkaitan dengan maraknya kejahatan digital seperti penipuan online.

Lebih lanjut, Irshan menyampaikan bahwa isu ini telah menimbulkan kekhawatiran akan potensi meningkatnya tindak kejahatan serupa jika aparat tidak bertindak tegas dan terbuka.

“Kami dari Aliansi BEM Nusantara Sulsel berkomitmen untuk terus mengawal proses hukum ini. Kami berharap Polda Sulsel segera memberikan penjelasan yang jelas dan transparan untuk meredam spekulasi publik serta memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa pandang bulu,” tutupnya.

Aliansi BEM Nusantara Sulsel menegaskan bahwa mereka akan terus memantau perkembangan kasus ini dan siap mengambil langkah-langkah lanjutan demi menegakkan keadilan serta perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman kejahatan digital. (*)