Aksi Evaluasi 100 Hari Kerja Bupati Enrekang: Putra Daerah Bersuara!

klikkiri.co — Gerakan Mahasiswa dan Masyarakat Enrekang Utara (GEMA ERUT) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Enrekang, Kamis (26/6/2025), sebagai bentuk evaluasi terhadap 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Enrekang yang dinilai lamban dan tidak menunjukkan arah kebijakan yang jelas sesuai visi dan misi yang dijanjikan.

Puluhan massa aksi memblokade jalan dan membakar ban bekas sebagai simbol kekecewaan, setelah mengetahui bahwa Bupati dan Wakil Bupati Enrekang tidak berada di tempat dengan alasan sedang melakukan kunjungan ke luar daerah.

Dalam orasinya, Indra Wijaya selaku Jenderal Lapangan menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan respons atas lambannya kinerja pemerintah dalam menangani persoalan mendasar masyarakat, terutama di wilayah Enrekang Utara.

“Ada dua tuntutan utama yang kami sampaikan hari ini. Pertama, mendesak perbaikan infrastruktur ruas jalan Malauwwe–Tallu Bamba yang rusak parah dan belum mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Kedua, menuntut transparansi terkait mekanisme jaminan gagal panen yang selama ini tidak jelas pelaksanaannya,” ujar Indra.

Ia menambahkan bahwa program jaminan gagal panen sangat krusial bagi masyarakat Enrekang yang mayoritas berprofesi sebagai petani. Menurutnya, program tersebut bisa sangat efektif jika direalisasikan dengan serius, mengingat tingginya risiko kerugian akibat cuaca ekstrem dan serangan hama yang kerap terjadi.

“Program jaminan gagal panen jangan hanya menjadi janji populis saat kampanye. Ini soal perlindungan terhadap petani yang menjadi tulang punggung ekonomi daerah,” tegasnya.

GEMA ERUT juga menyayangkan sikap Bupati dan Wakil Bupati yang dinilai tidak memiliki itikad baik untuk berdialog langsung dengan masyarakat. Ketidakhadiran keduanya pada saat aksi berlangsung dianggap sebagai bentuk penghindaran dari tanggung jawab publik.

“Kami datang dengan itikad baik untuk menyuarakan aspirasi masyarakat. Tapi justru pimpinan daerah memilih untuk menghindar. Ini sangat disayangkan, terutama saat kami menyoal isu penting seperti gagal panen,” ungkap Indra.

Lebih lanjut, GEMA ERUT menilai bahwa dalam 100 hari masa kerja pemerintahan saat ini, belum terlihat adanya langkah konkret yang menyentuh kepentingan rakyat secara langsung. Hal ini dinilai bertolak belakang dengan tagline pemerintah daerah: Enrekang Sejahtera.

Aksi tersebut ditutup dengan penyerahan dokumen tuntutan kepada perwakilan kantor Bupati. GEMA ERUT menegaskan bahwa aksi ini bukanlah akhir, melainkan awal dari gerakan pengawalan terhadap kebijakan dan kinerja pemerintahan daerah secara berkelanjutan.

“Kami minta pemerintah segera membuka ruang dialog terbuka, dan menindaklanjuti dua tuntutan utama kami. Ini baru awal dari perjuangan panjang untuk memastikan pemerintah bekerja untuk rakyat,” pungkas Indra. (*)