Marak Tambang Ilegal, Walhi Sulsel: Bagaimana Mau Lapor Kalau Polisi Sendiri Jadi Beking?

klikkiri.co – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sulawesi Selatan bersama PBHI Sulsel dan sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pimpinan Kepolisian Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah tegas terhadap dugaan keterlibatan aparat dalam praktik tambang ilegal di Sulsel.

Direktur Walhi Sulsel, Muhammad Al Amin, menyampaikan bahwa ketegasan harus dimulai dari pucuk pimpinan. Kapolri, kata dia, harus memberi instruksi jelas kepada seluruh kapolda, kapolres, hingga kapolsek untuk mengawasi anggotanya secara ketat dan menghentikan praktik keterlibatan aparat dalam urusan tambang ilegal.

“Bagaimana masyarakat mau melaporkan kerusakan lingkungan jika polisi sendiri justru ikut terlibat membeking tambang ilegal? Ini bukan hanya menghambat penegakan hukum, tapi juga melemahkan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian,” tegas Al Amin.

Ia mencontohkan kasus tambang ilegal di Kabupaten Gowa dan Maros yang hingga kini terus berjalan tanpa penindakan serius. Bahkan, muncul dugaan kuat bahwa aktivitas itu dilindungi oleh oknum aparat.

Menurut Al Amin, fenomena “main tambang” oleh aparat bukan sekadar pelanggaran disiplin, tapi bagian dari kejahatan terorganisir yang berdampak langsung terhadap kerusakan lingkungan dan kehidupan masyarakat.

“Kalau hari ini institusi kepolisian tidak mampu bersih dari dalam, maka mustahil kita bicara soal penegakan hukum lingkungan. Kepolisian harus membuktikan keberpihakannya pada rakyat dan ekologi, bukan pada kepentingan ekonomi sesaat yang merusak,” lanjutnya.

Desakan ini datang dari gabungan organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam Walhi Sulsel, PBHI Sulsel, Lapar Sulsel, Yayasan Pendidikan Lingkungan, dan LPA Maros. Koalisi ini menilai bahwa pengawasan internal dalam tubuh kepolisian tidak berjalan optimal, dan sudah saatnya ada tindakan tegas untuk memutus mata rantai korupsi ekologi yang melibatkan oknum berseragam.

Mereka juga mendesak agar dilakukan investigasi independen terhadap praktik tambang ilegal di Sulsel, termasuk siapa saja yang melindungi, memfasilitasi, atau mengambil keuntungan dari aktivitas tersebut.

“Jangan sampai hukum hanya tajam ke masyarakat kecil, tapi tumpul ke oknum berseragam. Ini soal keberanian institusi menegakkan integritas dan keadilan lingkungan,” tutup Al Amin.