BPOM Luncurkan Layanan AI Pertama Berstandar MURI dan Perkuat Peran Industri sebagai Orang Tua Angkat UMKM

klikkiri.co — Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM) di bawah kepemimpinan Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., resmi meluncurkan Layanan Publik Berbasis Artificial Intelligence (AI) pertama untuk proses izin edar obat bahan alam dan kosmetik. Inovasi ini sejalan dengan amanah Presiden Prabowo Subianto terkait modernisasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik.

Peluncuran layanan AI tersebut menjadi solusi atas berbagai tantangan dalam registrasi produk, seperti lamanya waktu pemrosesan, kesenjangan informasi, dan kompleksitas regulasi. Teknologi AI yang diterapkan BPOM berfungsi mempercepat analisis data, meningkatkan akurasi verifikasi, serta membantu pelaku usaha memahami persyaratan melalui virtual assistant berbasis AI. Taruna Ikrar menegaskan bahwa teknologi ini merupakan “lompatan transformasional” untuk menghadirkan layanan publik yang lebih efisien, transparan, dan responsif.

Selain inovasi digital, BPOM juga memperkuat Program Orang Tua Angkat (OTA) UMKM, yaitu skema pendampingan yang melibatkan industri besar untuk membantu UMKM naik kelas. Saat ini, 30 perusahaan telah menjadi orang tua angkat bagi 46 UMKM di sektor obat tradisional, suplemen kesehatan, dan kosmetik. Bentuk dukungan meliputi pendampingan teknis, fasilitasi produksi, hingga bantuan perizinan, sehingga produk UMKM mampu memenuhi standar keamanan dan berdaya saing ekspor.

Taruna Ikrar menegaskan bahwa program OTA ini merupakan wujud keberpihakan nyata kepada UMKM, sebagaimana ditekankan Presiden Prabowo dalam berbagai forum ekonomi nasional. Ia menilai bahwa kolaborasi antara pemerintah, industri, dan pelaku usaha kecil akan memperkuat ekosistem inovasi sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif. “Industri besar bukan hanya mitra, tetapi penopang kemajuan UMKM,” ujarnya.

BPOM memastikan bahwa transformasi digital melalui AI berjalan seiring dengan penguatan integritas layanan publik, termasuk transparansi proses dan pencegahan korupsi. Dengan inovasi dan kolaborasi tersebut, BPOM menegaskan komitmennya untuk melindungi kesehatan masyarakat, mempermudah pelaku usaha, serta mendorong kontribusi sektor obat dan makanan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. (*)