RSUD Anwar Makkatutu Dilapor Dugaan Korupsi, Ini Respons Direkturnya

klikkiri.co – Direktur RSUD Anwar Makkatutu, dr H Sultan M Kes menanggapi berita yang naik sebelumnya yang menyoroti rumah sakit yang dipimpinnya.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menyiapkan datanya untuk membuktikan bahwa apa yang dilakukan semuanya sesuai dengan aturan.

“Intinya akan kami siapkan data bahwa apa yang dikerjakan di RS sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas dr Sulthan. Selasa, 9 Desember 2025.

Diberitakan sebelumnya, Public Research Institute (PRI) menggelar aksi demonstrasi di depan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan (Kejati Sulsel) sekaligus melayangkan laporan resmi terkait dugaan tindak pidana korupsi di RSUD Anwar Makkatutu, Kabupaten Bantaeng. Senin, 8 Desember 2025.

Koordinator aksi, Muh Abduh, menyatakan bahwa laporan tersebut sengaja diberikan bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Bantaeng ke-771 sebagai simbol kepedulian dan perlawanan terhadap praktik korupsi di daerah yang dikenal sebagai Butta Toa itu.

“Ini kado ulang tahun untuk daerah tercinta yang merayakan hari jadi ke-771. Ini juga bentuk perlawanan kami terhadap segala dugaan tindak pidana korupsi di tanah Bantaeng,” ujar Abduh saat berorasi di depan Kantor Kejati Sulsel, Senin, 8 Desember 2025.

PRI mendesak Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan penyimpangan di RSUD Anwar Makkatutu.

“Aksi dan laporan ini merupakan desakan agar Kejati Sulsel segera memeriksa manajemen RSUD Anwar Makkatutu, termasuk direktur utama dan wakil direktur sebagai pimpinan rumah sakit,” tegasnya.

Poin-Poin Dugaan Korupsi yang Dilaporkan PRI :

• Dugaan pengaturan dan monopoli rekanan alat kesehatan oleh salah satu pimpinan RSUD, yang diduga menerima fee tertentu.
• Dugaan korupsi pada kegiatan instalasi gizi senilai ratusan juta rupiah yang dilaksanakan tanpa melalui e-katalog.
• Dugaan markup harga obat lebih dari 300% oleh PT Sanzaya Medika Pratama, dengan dugaan keterlibatan pimpinan RSUD dan instalasi farmasi.
• Dugaan pengadaan obat tanpa izin untuk tujuan penggugur kandungan yang dilakukan oleh pimpinan RSUD. (*)