Sulsel Darurat HAM Akibat Ekspansi Tambang

klikkiri.co – Dalam momentum Peringatan Hari Hak Asasi Manusia (HAM) Internasional, Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan bersama WALHI Sulsel dan Sawit Watch menyelenggarakan Diskusi Publik bertema “Menghentikan Kekerasan HAM dan Ekspansi Bisnis Ekstraktif di Sulawesi Selatan”. Kegiatan ini merupakan respon atas meningkatnya konflik sosial, perampasan ruang hidup, dan pelanggaran hak asasi manusia yang terus muncul akibat pesatnya ekspansi industri ekstraktif di Sulawesi Selatan selama satu dekade terakhir.

Ketua PBHI Sulsel, Idham Lahasang, SH, menegaskan bahwa maraknya investasi pertambangan dan industri berbasis mineral tidak boleh dibayar dengan kerusakan lingkungan serta hilangnya hak-hak mendasar masyarakat. Ia menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir terjadi peningkatan signifikan praktik kriminalisasi, intimidasi, dan kekerasan terhadap masyarakat adat, petani, nelayan, serta pembela HAM yang mempertahankan wilayah hidupnya. Menurut Idham, kondisi ini merupakan alarm serius bagi pemerintah untuk segera mengambil langkah korektif.

Sulawesi Selatan kini menjadi salah satu pusat aktivitas tambang nikel, pasir, dan kawasan industri mineral. Akibatnya, alih fungsi lahan, pencemaran lingkungan, deforestasi, serta konflik agraria semakin meluas. Dalam diskusi tersebut, sejumlah kasus turut disoroti, termasuk kebocoran minyak oleh PT Vale di Luwu Timur yang merusak ratusan hektar sawah di Desa Timampu dan Iioka, menyebabkan ribuan petani kehilangan mata pencaharian. Kriminalisasi dua masyarakat adat Seko di Luwu Utara oleh perusahaan tambang emas PT Kalla Arebamma juga menjadi sorotan, begitu pula intimidasi terhadap petani di Enrekang yang menolak konsultasi publik tambang emas CV Hadaf Karya Mandiri dan justru berhadapan dengan aparat keamanan.

Menurut Idham, berbagai peristiwa tersebut menggambarkan lemahnya penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kebijakan pembangunan daerah dan nasional. Mekanisme konsultasi publik dan persetujuan atas dasar informasi yang lengkap (FPIC) dinilai tidak dijalankan secara transparan, sementara negara sering kali lebih hadir untuk mengamankan kepentingan korporasi daripada melindungi rakyat yang terdampak langsung.

Idham juga menilai bahwa pemerintah masih mengutamakan investasi ekstraktif sebagai pilar ekonomi, tanpa mempertimbangkan keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak dasar masyarakat. Dampak jangka panjangnya tidak hanya berupa kerusakan ekologis, tetapi juga hilangnya sumber ekonomi masyarakat lokal dan ketidakadilan struktural yang memperparah kemiskinan.

Melalui diskusi publik ini, PBHI Sulsel bersama WALHI Sulsel dan Sawit Watch berupaya menghadirkan gambaran komprehensif mengenai situasi HAM dan lingkungan hidup di Sulawesi Selatan sekaligus membuka ruang dialog kritis antara masyarakat sipil, akademisi, organisasi lingkungan, dan pemerintah. Kegiatan ini diharapkan memperkuat konsolidasi advokasi dan menghasilkan rekomendasi konkret untuk meminimalkan dampak buruk industri ekstraktif.

Idham Lahasang menegaskan bahwa perlindungan HAM tidak boleh dinegosiasikan dalam proyek pembangunan apa pun. Ia mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menghentikan praktik perampasan ruang hidup, memperbaiki transparansi perizinan, dan memberikan jaminan perlindungan terhadap pembela HAM serta masyarakat adat. Ia berharap hasil diskusi ini dapat menjadi landasan kuat dalam mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan berkelanjutan. (*)