Forum Perangkat Daerah DP3A 2026, Perkuat Kolaborasi Lintas Sektor untuk Pemberdayaan, Perlindungan Perempuan dan Anak di Makassar

klikkiri.co — Pemerintah Kota Makassar melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggelar Forum Perangkat Daerah Tahun 2026 sebagai ruang strategis penyelarasan program pembangunan berbasis pemberdayaan dan perlindungan perempuan, anak, serta penyandang disabilitas.

Kegiatan ini dibuka oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kota Makassar, Drs. Andi Muhammad Yasir, M.Si, yang hadir mewakili Wali Kota Makassar. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dalam mewujudkan Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan.

Forum menghadirkan dua narasumber utama, yakni Drs. Nurkamarul Zaman, M.Si, Tenaga Ahli Pemerintah Kota Makassar, serta Ulfah Ichwani Achmad, ST, M.Si, Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Makassar. Keduanya memaparkan arah kebijakan pembangunan daerah, integrasi program lintas perangkat daerah dan pemangku kepentingan serta strategi penguatan pemberdayaan dan layanan perlindungan sosial bagi kelompok rentan yang dipandu oleh moderator alita karen.

Kepala DP3A Kota Makassar, Drg. Ita Isdiana Anwar, M.Kes, dalam paparannya menyampaikan capaian kinerja DP3A sepanjang tahun 2025, termasuk penguatan layanan perlindungan melalui UPTD PPA, PUSPAGA, Shelter Warga, serta pengembangan program berbasis komunitas. Ia juga membeberkan program strategis tahun 2026 serta rencana prioritas tahun 2027 yang menitikberatkan pada perluasan akses layanan, pencegahan kekerasan, serta kolaborasi multipihak.

“Forum ini menjadi momentum penting untuk menyepakati langkah konkret ke depan, agar seluruh program DP3A benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan, anak, dan penyandang disabilitas,” ujarnya.

Sebagai bentuk komitmen bersama, kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan berita acara oleh peserta forum terkait usulan program strategis DP3A Tahun 2027 yang akan diintegrasikan dalam proses perencanaan pembangunan daerah.

Forum Perangkat Daerah DP3A 2026 melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, mulai dari perangkat daerah terkait, NGO, aktivis dan pemerhati perempuan dan anak, aparat penegak hukum, Pengadilan Agama Kota Makassar, Pengadilan Negeri Kota Makassar, Kejaksaan Negeri Kota Makassar, Forum Anak Makassar, Shelter Warga Makassar, unsur Lembaga Bantuan Hukum (LBH), hingga perwakilan penyandang disabilitas.

Melalui forum ini, Pemerintah Kota Makassar berharap terbangun komitmen kolektif dalam memperkuat sistem perlindungan yang terpadu, responsif, dan berkeadilan, sekaligus mendorong lahirnya program-program inovatif yang berdampak nyata bagi masyarakat.