Pemuda Justicia Ultimatum Propam: Jangan Diamkan Laporan Dugaan Pelanggaran Oknum Resnarkoba

klikkiri.co — Pemuda Justicia melayangkan pernyataan tegas terkait belum adanya penjelasan terbuka dari Propam Polres Bulukumba mengenai progres laporan dugaan pelanggaran etik yang menyeret Brigpol Karman, personel Sat Resnarkoba Polres Bulukumba. Ketua Bidang Kebijakan Publik, Muhammad Nur Ihsan, menilai sikap tertutup tanpa penjelasan perkembangan perkara berpotensi menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap mekanisme pengawasan internal kepolisian.

Kasus yang dilaporkan disebut terjadi Senin, 16 Februari 2026 sekitar pukul 09.00 WITA di wilayah Manyampa, Kecamatan Ujung Loe, Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan keterangan pelapor, Abdul Rauf, Korwil Sulselbar Bintang Bayangkara Indonesia sekaligus penasihat hukum KLBH Mataniari, ia diduga mendapat ucapan bernada kasar dari terlapor di hadapan keluarga dan warga. Situasi disebut sempat memanas sebelum akhirnya dilerai masyarakat sekitar. Hingga kini, belum ada klarifikasi resmi dari pihak terlapor maupun institusi terkait.

Ihsan menegaskan, laporan masyarakat tidak boleh menggantung tanpa kepastian. Ia menyatakan Propam wajib menyampaikan tahapan penanganan secara proporsional sebagai bentuk akuntabilitas publik. “Jika laporan sudah diterima secara resmi, maka publik berhak mengetahui apakah sudah ada pemeriksaan, klarifikasi, atau langkah disiplin. Transparansi bukan pilihan, melainkan kewajiban institusional,” tegasnya.

Secara hukum, dugaan penghinaan termasuk ranah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait perlindungan kehormatan seseorang. Di sisi lain, secara etik profesi, anggota Polri terikat Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 yang mewajibkan personel menjaga sikap, perilaku, dan tutur kata di ruang publik. Karena itu, Pemuda Justicia menilai proses internal harus berjalan cepat, objektif, dan dapat diuji secara administratif.

Pemuda Justicia menyatakan akan terus mengawal perkara ini hingga ada kepastian resmi. Mereka menegaskan, pengawasan publik terhadap aparat bukan bentuk tekanan, melainkan mekanisme kontrol demokratis. Menurut Ihsan, diamnya penjelasan hanya akan memicu spekulasi, sementara keterbukaan justru memperkuat legitimasi institusi penegak hukum di mata masyarakat.