Apartemen Vida View Didemo Buntut Dugaan Penyerobotan Fasum

klikkiri.co — Aliansi Pemerhati Fasum-Fasos Kota Makassar menggelar aksi penyampaian aspirasi secara terbuka guna meminta Pemerintah Kota Makassar melakukan klarifikasi dan evaluasi atas dugaan pemanfaatan fasilitas umum (Fasum) di kawasan Apartemen Vidaview, Topaz Raya, Boulevard, Kota Makassar.

Ketua Aliansi, Maulana menyatakan bahwa aksi tersebut merupakan tindak lanjut dari surat somasi dan permohonan klarifikasi yang sebelumnya telah disampaikan kepada pihak pengelola apartemen. Aliansi menyatakan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengawasan tata ruang dan pemanfaatan fasilitas umum di wilayah Kota Makassar.

Berdasarkan hasil peninjauan lapangan serta dokumentasi yang dihimpun oleh Aliansi, terdapat dugaan bahwa sebagian area bangunan dan fasilitas penunjang, termasuk akses masuk lobi di sisi selatan dan fasilitas drop off/drop in, berada pada area yang perlu dipastikan kembali status peruntukan lahannya. Aliansi menegaskan bahwa temuan tersebut masih memerlukan verifikasi dan klarifikasi dari instansi teknis yang berwenang.

Pihak aliansi meminta Pemerintah Kota Makassar melalui perangkat daerah terkait untuk melakukan pemeriksaan administratif dan teknis secara objektif terhadap dokumen perizinan, site plan, serta kesesuaian tata ruang bangunan dimaksud.

“Langkah ini dinilai penting guna memastikan seluruh pembangunan telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” bebernya.

Aliansi juga mendorong agar proses evaluasi dilakukan secara transparan, profesional, dan berdasarkan prinsip persamaan di hadapan hukum, tanpa adanya perlakuan berbeda terhadap pihak mana pun.

Maulana dalam pernyataannya menegaskan bahwa gerakan ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi atau menyimpulkan adanya pelanggaran, melainkan untuk mendorong adanya kepastian hukum dan keterbukaan informasi kepada publik.

“Kami menghormati asas praduga tak bersalah dan menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah dan instansi berwenang untuk melakukan penilaian. Aspirasi ini semata-mata bertujuan memastikan bahwa fasilitas umum benar-benar terlindungi dan dimanfaatkan sesuai peruntukannya,” ujarnya.

Aliansi berharap Pemerintah Kota Makassar dapat memberikan penjelasan resmi kepada masyarakat terkait status dan kesesuaian pembangunan dimaksud. Apabila dari hasil pemeriksaan ditemukan adanya ketidaksesuaian administratif atau teknis, Aliansi menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah untuk mengambil langkah sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

Aliansi menegaskan bahwa seluruh rangkaian kegiatan dilakukan secara damai, konstitusional, dan dalam koridor hukum sebagai bagian dari hak warga negara untuk menyampaikan pendapat serta melakukan pengawasan terhadap tata kelola ruang kota.

“Yang kami dorong adalah transparansi, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kepentingan publik. Kami percaya pemerintah akan bertindak sesuai kewenangannya dan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” tutup Maulana.