Wakil Ketua MPR Apresiasi Taruna Ikrar Kepala BPOM RI atas capaian WLA serta Dukungan UMKM

klikkiri.co — Wakil Ketua MPR RI, Abcandra Muhammad Akbar Supratman, menyambangi Kantor Pusat Badan Pengawas Obat dan Makanan di kawasan Percetakan Negara, Jakarta, dalam rangka silaturahmi sekaligus membahas berbagai isu strategis kebangsaan di sektor obat, makanan, dan kosmetik.

Kunjungan tersebut diterima langsung oleh Kepala BPOM RI, Taruna Ikrar. Dalam pertemuan hangat dan konstruktif itu, keduanya berdiskusi mengenai penguatan pengawasan obat dan makanan, peningkatan kualitas produk nasional, serta strategi mendorong daya saing industri dalam negeri, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Abcandra memberikan apresiasi atas langkah-langkah BPOM di bawah kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar yang dinilai semakin progresif mengantar go internasional pencapaian WLA terkhusus dalam mendukung UMKM agar naik kelas. Ia menilai kebijakan percepatan perizinan, pendampingan standar mutu, serta pembinaan berbasis risiko telah memberikan ruang lebih luas bagi pelaku UMKM untuk tumbuh secara legal, aman, dan berdaya saing.
“UMKM adalah tulang punggung ekonomi nasional. Dukungan regulasi yang adaptif dan pembinaan yang berkelanjutan dari BPOM menjadi kunci agar produk obat, makanan, dan kosmetik Indonesia tidak hanya aman dikonsumsi, tetapi juga mampu menembus pasar global,” ujar Abcandra.

Sementara itu, Prof. Taruna Ikrar menegaskan komitmen BPOM untuk terus menghadirkan regulasi yang melindungi masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi. Menurutnya, pengawasan yang kuat tidak boleh menjadi hambatan inovasi, melainkan harus menjadi fondasi kepercayaan publik dan daya saing industri.BPOM, lanjutnya, terus memperkuat kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk parlemen, pemerintah daerah, akademisi, dan pelaku usaha. Pendekatan kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem industri obat dan makanan yang sehat, inovatif, serta berorientasi pada perlindungan konsumen.

Pertemuan tersebut menjadi simbol sinergi antara lembaga negara dalam memastikan kebijakan di bidang obat dan makanan berjalan selaras dengan agenda besar pembangunan nasional, sekaligus memperkuat posisi UMKM sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.