Ketua PBHI Sulsel Hadiri Penandatanganan Perjanjian Bantuan Hukum 2026 di Kanwil Kementerian Hukum Sulsel

klikkiri.co — Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Sulawesi Selatan, Idham Lahasang, menghadiri kegiatan Penandatanganan Perjanjian Pelaksanaan Bantuan Hukum Tahun Anggaran 2026 yang diselenggarakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum Republik Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan, Senin (9/3/2026).

Kehadiran Ketua PBHI Sulawesi Selatan tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi bantuan hukum dalam memperkuat pelaksanaan layanan bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu di wilayah Sulawesi Selatan.

Kegiatan yang berlangsung di Ruangan Bhinneka Tunggal Ika, Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Selatan, Jalan Sultan Alauddin No.191A Makassar, ini juga dirangkaikan dengan Rapat Kerja Organisasi Bantuan Hukum (OBH) terakreditasi di Sulawesi Selatan untuk periode 2025–2027.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua PBHI Sulawesi Selatan, Idham Lahasang, menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah dan organisasi bantuan hukum dalam memastikan akses keadilan bagi masyarakat tetap terjamin.

“Penandatanganan perjanjian ini merupakan langkah penting untuk memastikan masyarakat, khususnya kelompok kurang mampu, tetap memperoleh pendampingan hukum yang layak dan profesional. PBHI Sulawesi Selatan berkomitmen untuk terus memperkuat layanan bantuan hukum bagi masyarakat pencari keadilan,” ujar Idham Lahasang.

Penandatanganan perjanjian pelaksanaan bantuan hukum ini merupakan bagian dari implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, sekaligus menjadi dasar pelaksanaan program bantuan hukum bagi masyarakat kurang mampu pada Tahun Anggaran 2026.

Melalui kegiatan ini diharapkan pelaksanaan bantuan hukum di Sulawesi Selatan dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan menjangkau masyarakat yang membutuhkan layanan bantuan hukum secara luas.