Kekerasan di Kampus UMI Disorot, Aktivis Desak Penegakan Hukum Tegas dan Evaluasi Aparat

klikkiri.co – Aktivis Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) menyampaikan pernyataan sikap atas peristiwa kekerasan yang terjadi di lingkungan kampus pada 24 April 2026. Insiden tersebut dinilai sebagai kejadian serius yang mencederai rasa aman civitas akademika serta menuntut respons cepat dari aparat penegak hukum.

Dalam keterangan resminya, Syarif selaku Ketua HMI Komisariat Hukum UMI menegaskan bahwa peristiwa ini tidak dapat dipandang sebagai insiden biasa, melainkan persoalan keamanan yang harus ditangani secara profesional, transparan, dan berkeadilan.

“Peristiwa ini menjadi peringatan serius bahwa keamanan di lingkungan kampus harus menjadi prioritas. Kami berharap ada penanganan yang tegas dan terukur agar kejadian serupa tidak terulang,” ujarnya.

Berdasarkan informasi yang berkembang di lapangan, insiden tersebut melibatkan sekelompok orang yang diduga melakukan tindakan kekerasan, termasuk perusakan fasilitas dan pemukulan terhadap mahasiswa. Meski demikian, aktivis menekankan bahwa seluruh dugaan tersebut harus dibuktikan melalui proses hukum yang objektif dan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Aktivis juga menyoroti pentingnya kehadiran aparat keamanan dalam mengantisipasi dan merespons cepat potensi gangguan ketertiban. Mereka mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengamanan di wilayah hukum Polrestabes Makassar.

Selain itu, mereka mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas peristiwa tersebut serta mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Yang terpenting adalah ada kejelasan hukum, perlindungan terhadap korban, dan jaminan keamanan bagi seluruh civitas akademika,” tambah Syarif.

Dalam pernyataannya, aktivis juga mendorong pemerintah daerah dan pemangku kebijakan untuk memberikan perhatian serius terhadap perlindungan lingkungan pendidikan, serta memastikan kampus tetap menjadi ruang aman bagi aktivitas akademik.

Sejumlah tuntutan turut disampaikan, di antaranya percepatan pengungkapan kasus, evaluasi terhadap aparat yang bertugas, serta langkah-langkah preventif guna menjaga stabilitas keamanan kampus ke depan.

Pernyataan sikap ini disebut sebagai bentuk kontrol sosial mahasiswa terhadap penegakan hukum dan perlindungan ruang akademik dari segala bentuk kekerasan.

“Kampus adalah ruang intelektual yang harus dijaga bersama. Negara harus hadir melalui penegakan hukum yang adil dan profesional,” tutup Syarif.