DPMPTSP Kota Makassar Dukung Penyusunan Regulasi Layanan Online Terintegrasi

klikkiri.co – Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Makassar menghadiri kegiatan Penyusunan Rencana Kerja Produk Hukum Daerah (Legal Drafting) terkait Rancangan Peraturan Wali Kota Makassar tentang Layanan Online Terintegrasi Warga Kota Makassar, Senin (25/05/2026).

Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Rapat Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar Lantai 2 dan menjadi bagian dari upaya Pemerintah Kota Makassar dalam memperkuat sistem pelayanan publik berbasis digital yang terintegrasi dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Penyusunan regulasi ini dinilai sebagai langkah strategis dalam menghadirkan tata kelola pelayanan pemerintahan yang lebih efektif, transparan, cepat, serta mudah diakses oleh masyarakat. Melalui rancangan peraturan tersebut, pemerintah berupaya membangun sistem layanan digital yang mampu mengintegrasikan berbagai pelayanan dalam satu platform yang lebih efisien.

Kehadiran DPMPTSP Kota Makassar dalam kegiatan ini merupakan bentuk dukungan terhadap percepatan transformasi digital pelayanan publik di Kota Makassar. Selain itu, partisipasi lintas perangkat daerah juga diharapkan mampu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dalam pengembangan layanan pemerintahan berbasis teknologi.

Melalui penyusunan regulasi layanan online terintegrasi ini, Pemerintah Kota Makassar menargetkan terciptanya sistem pelayanan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat perkotaan yang semakin dinamis.

Kolaborasi antarperangkat daerah dalam proses legal drafting tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang inovatif, responsif, dan berkelanjutan. Dengan adanya landasan hukum yang kuat, implementasi layanan digital diharapkan dapat berjalan optimal serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berbagai layanan pemerintahan.

Pemerintah Kota Makassar terus berkomitmen mendorong transformasi digital sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan akuntabel.